Reporter: Noverius Laoli, Gloria Fransisca, Risky Widia Puspitasari, Agus Triyono | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Meski hasil resmi pemilu legislatif baru akan keluar bulan Mei, namun tak membuat partai politik mengambil jeda. Sehari pasca pemilu legislatif, sudah beredar peta koalisi antarpartai. Maklum, hasil perhitungan cepat atau quick count, tak ada satu pun partai yang mampu menggondol suara mayoritas.
Ini artinya, mereka harus bergandengan agar bisa mengajukan calon presiden. Tiga partai dengan perolehan suara tertinggi quick count, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar) serta Partai Gerindra sudah memulai langkah membikin koalisi.
PDIP yang meraih 19,3% suara akan menggaet dua hingga tiga partai yang memperoleh suara 6% . Yakni Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Politisi Nasdem Enggartiasto Lukita mengaku, Nasdem sudah menjajaki komunikasi dengan PDIP. Adapun calon presiden PDIP Joko Widodo mengaku akan menemui PKB.
Sementara di poros koalisi Gerindra, Demokrat mengirim sinyal merapat ke partai pimpinan Prabowo Subianto. Terlebih ada kedekatan pemimpin Demokrat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Prabowo. "Komunikasi koalisi bertahap," kata politisi Demokrat Marzuki Alie (10/4).
Demokrat akan menawarkan 11 nama peserta konvensi untuk pasangan capres Prabowo. Ada juga Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang jauh-jauh hari bergabung. Ketua Umum PPP Suryadharma Ali mendukung pencalonan anak begawan ekonomi Sumitro ini sebagai presiden.
Lantas bagaimana dengan Golkar yang menjagokan Aburizal Bakrie? Beberapa partai dikabarkan merapat, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Hati Nurani Rakyat. "Namun, kepastian koalisi awal Mei," ujar Tantowi Yahya, politisi Golkar.
Tapi, kata Sekjen PKS Taufik Ridho Majelis Syuro yang memutuskannya arah suara PKS dalam koalisi. Koalisi antarpartai memang masih cair. Mereka kini sibuk berhitung pasangan koalisi yang bisa bergandengan tangan hingga lima tahun ke depan, baik di pemerintah dan parlemen. Mereka pasti ogah bila di tengah jalan, terjadi pengkhianatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
