Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) baru saja melakukan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama dengan The Jakarta Consulting Group (JCG). Penandatangan kerja sama ini bertujuan untuk memperluas pembangunan tata kelola di sektor swasta maupun di sektor publik.
Tujuan kerja sama ini adalah untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan internalisasi kebijakan mengenai Governansi, yang juga terkait dengan Manajemen Resiko dan Kepatuhan.
Kategorinya antara lain Perusahaan Swasta Nasional, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perusahaan Patungan, Perusahaan yang berbasis pada konsep Syariah, Institusi Publik, serta Lembaga Nirlaba.
Baca Juga: Porsi pendapatan semester I-2019, ADHI: Kontribusi konstruksi 82%
Ketua KNKG Mas Achmad Daniri mengatakan, penerapan tata kelola yang baik harus dilakukan secara bersamaan, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. "Itu sebabnya kami berpikir bahwa perlu menjalin kerjasama dengan seluruh pihak.
Intinya Ke depan harus dibangun agent of change. Karena tidak mungkin Indonesia yang begitu luas ini hanya mengeluarkan pedoman-pedoman saja, kemudian seolah-olah semuanya bisa dijalankan dengan baik," ujarnya, Rabu (21/8).
Achmad melanjutkan, The Jakarta Consulting Group pun dipilih karena JCG berkaitan erat dengan konglomerasi. Menurutnya, perusahaan swasta nasional, juga BUMN dan UKM merupakan pilar penyelenggaraan perekonomian, karena itu pelaksanaannya perlu tata kelola yang baik pula.
Baca Juga: Sri Mulyani beberkan penyebab BPJS Kesehatan terus mengalami defisit
"Kalau penerapan governance ini kurang dilakukan dengan baik. Bisa dilihat kesenjangan ekonomi itu tambah lebar," tambahnya.
Hal senada pun disampaikan oleh President Director of The Jakarta Consulting Group, Patricia Susanto. Dia mengatakan, keberlanjutan dari konglomerasi akan mengangkat perekonomian Indoensia ke depan. Sementara, keberlanjutan perusahaan swasta pun akan tercapai bila ada tata kelola yang baik pula.
"Ketika good of governance itu dimasukkan dalam kode etik dan budaya, itu akan meningkatkan sustainability dari perusahaan dan akan juga meningkatakan produktivitas perusahaan. Oleh karena itu banyak sekali perusahaan swasta yang tertarik menerapkan good governance tetapi dalam sistem yang terintegrasi," ujarnya.
Sementara itu Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan pemerintah sangat menaruh perhatian pada upaya pembangunan tata kelola, baik di sektor swasta dan publik.
Baca Juga: LPEI siapkan akses untuk pembiayaan ekspor
Menurut Susi, upaya-upaya perbaikan tata kelola yang dilakukan Pemerintah Indonesia pun telah mendapat pengakuan dari masyarakat internasional, seperti tercermin dari kenaikan skor Indonesia dalam World Governance Indicators dari Bank Dunia.
Untuk efektivitas pemerintahan, skor Indonesia naik -0,48 tahun 2005 menjadi 0,04 tahun 2017. Sedangkan kualitas regulasi naik dari -0,68 menjadi -0,11 dalam periode yang sama.
Selain itu OECD dalam publikasi Government at Glance 2013 menempatkan Indonesia tertinggi di antara negara-negara BRIICS dari hasil survei kepercayaan publik.
Baca Juga: Makin besar setelah akuisisi SMCB, ini strategi Semen Indonesia (SMGR) selanjutnya
Susiwijono mengakui, tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengintregasikan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan memang masih besar. Hal tersebut tercermin salah satunya dari masih tingginya tingkat korupsi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
