Reporter: Dikky Setiawan | Editor: Dikky Setiawan
KONTAN.CO.ID -JAKARTA-Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan kerjasama bidang penanaman modal.
Nota kesepahaman (MoU) tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid dan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia di Jakarta, Jumat (27/8).
Arsjad Rasjid mengatakan, kerjasama tersebut bertujuan untuk meningkatkan penanaman modal di Indonesia. Menurutnya, meningkatnya penanaman modal akan memperluas lapangan kerja, yang akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan.
Baca Juga: Pemerintah akan tarik investor UEA untuk pengembangan wisata halal di Aceh
MoU tersebut, lanjutnya, selaras dengan Undang-Undang yang mengamanatkan Kadin sebagai mitra pemerintah.
"Harapannya nota kesepahaman ini dapat mengakselerasi banyak hal yang dapat meningkatkan penanaman modal, memperluas lapangan kerja, yang akhirnya menumbuhkan perekonomian nasional, dan akhirnya mengurangi kemiskinan di Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (27/8).
Menurut Arsjad, nota kesepahaman ini merupakan lanjutan serta penyempurnaan dari nota kesepahaman antara BKPM dan Kadin Indonesia yang terjalin sejak tahun 2016.
Baca Juga: Menko Airlangga: Kemudahan berbisnis akan mendorong investasi asing ke Indonesia
Ia berharap, nota kesepahaman tersebut telah mencakup banyak hal yang diperlukan bagi sinergi dan kolaborasi antara Kementerian Investasi/BKPM dengan Kadin Indonesia.
"Ini adalah adendum ataupun lebih lanjut bagaimana program kerjasama antara Kadin Indonesia dan BKPM bisa berlanjut dan lebih mengarah," ujarnya.
Poin penting kerjasama
Adapun MoU tersebut mencakup beberapa poin penting. Di antaranya, pertukaran data dan informasi terkait berbagai peluang investasi, baik di pusat terutama di daerah. Selain itu, penyelenggaran promosi bersama (joint promotion), baik yang sifatnya offline maupun online.
Dan, fasilitasi dari Kementerian Investasi bagi calon investor baik dari luar maupun dalam negeri, terkait kebutuhan konsultasi, pendampingan mendapatkan perizinan dan pendampingan penyelesaian berbagai isu serta terkait dengan online single submission (OSS) berbasis risiko. Ini termasuk dalam hal monitoring dan evaluasinya.
Selanjutnya, terkait fasilitasi peluang-peluang investasi dari dalam ke luar negeri, dan fasilitasi kerjasama antara investor dari luar dengan investor dalam negeri serta pelaku usaha lokal, dalam berbagai bentuk seperti seminar, pameran, forum bisnis, kunjugan bisnis dan sejenisnya.
Baca Juga: Kejar Target Rp 900 Triliun, Menteri Investasi/BKPM Bahlil: Ikuti Gaya Juventus
“Selain itu, dalam MoU ini kami juga sepakat menjalin kerjasama dalam hal perencanaan, misalnya penentuan prioritas, apakah itu sektor industri atau pun wilayah,” ungkap Arsjad.
Di samping itu, menurutnya, Kadin Indonesia dan BKPM juga akan terus bekerjasama dalam hal pendidikan dan pelatihan terkait capacity building dari para pelaku usaha tanah air.
“Saya berharap dalam pelaksanaannya ke depan, kita perlu bersama-sama melakukan evaluasi agar optimalisasi kerjasama ini dapat terjadi,” tandasnya.
Selanjutnya: Menteri Investasi Bahlil optimistis FDI Indonesia lebih deras dibanding negara lain
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
