Percepat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa NTB tanpa huntara

Reporter: Muhammad Afandi | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini fokus dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat gempa Nusa Tenggara Barat (NTB).

Tercatat 1.266 fasilitas publik dilaporkan rusak. Sementara baru 419 yang terverifikasi dan 78 sedang dikerjakan.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri PUPR Mochamad Basoeki Hadimoeljono pada rapat konsultasi penanganan bencana NTB bersama DPR RI Senin (10/9).

Basoeki mengungkapkan fasilitas yang paling banyak rusak adalah fasilitas pendidikan. Dari 818 dilaporkan rusak, 380 sudah terverifikasi dan 54 sedang dalam pengerjaan.

Kemudian data fasilitas publik yang lain yang adalah rumah ibadah sebanyak 381 dilaporkan rusak, 7 terverifikasi dan 7 sedang dalam pengerjaan.

Fasilitas rumah sakit dan puskesmas, 54 dilaporkan rusak, 20 terverifikasi dan 15 sedang dikerjakan. Pasar, 13 dilaporkan rusak, 12 terverifikasi dan 2 sedang dikerjakan.

Sementara untuk kluster privat, rumah masyarakat yang telah terverifikasi rusak berat adalah sebanyak 31.991 unit.

Untuk penanggulangan kluster privat tersebut pemerintah tidak akan membangun Hunian Sementara (Huntara) untuk pengungsi. Arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut dipertanyakan oleh anggota DPR RI.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah tersebut mempertanyakan langkah yang diambil pemerintah tersebut agar dipertimbangkan kembali.

Bahkan Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda mendesak pemerintah untuk membuat Huntara menyikapi akan masuknya musim hujan. “Kami meminta kebijakan untuk tidak membangun Huntara agar dipertimbangkan kembali,” ujar Isvie.

Sementara, Basoeki menanggapi, sesuai dengan yang sedang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) lakukan adalah membangun tenda sementara untuk korban di dekat rumah korban masing-masing.

“Huntara itu kaya barak, berkumpul dengan org lain. Mereka ini dengan keluarga masing-masing,” jawab Basoeki saat dikonfirmasi usai rapat tersebut.

Menurut Basoeki, sesuai arahan presiden untuk proses pembangunan rumah melibatkan masyarakat dengan metode Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman berbasis Komunitas (Rekompak)

“Sementara mereka bikin rumahnya sendiri secara gotong royong. Harapannya mereka bekerja gotong royong sehingga lebih cepat,” ujarnya.