kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.468.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.946   -52,00   -0,33%
  • IDX 7.161   -53,30   -0,74%
  • KOMPAS100 1.094   -8,21   -0,74%
  • LQ45 872   -4,01   -0,46%
  • ISSI 216   -1,82   -0,84%
  • IDX30 446   -1,75   -0,39%
  • IDXHIDIV20 540   0,36   0,07%
  • IDX80 126   -0,84   -0,67%
  • IDXV30 136   0,20   0,15%
  • IDXQ30 149   -0,29   -0,20%

Penyusunan RAPBN 2025 Membahas Program Makan Siang Gratis


Selasa, 27 Februari 2024 / 07:30 WIB
Penyusunan RAPBN 2025 Membahas Program Makan Siang Gratis
ILUSTRASI. Program makan siang gratis masuk dalam pembahasan rencana kerja pemerintah (RKP) dan RAPBN tahun 2025


Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program makan siang gratis masuk dalam pembahasan rencana kerja pemerintah (RKP) dan RAPBN tahun 2025.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa mengatakan, program-program ikonik presiden terpilih akan masuk dalam rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2025.

"RKP yang sesungguhnya mungkin akan muncul setelah pengumuman secara resmi dari KPU tentang presiden terpilih," ujar Suharso di Istana Kepresidenan, Senin (26/2)

Baca Juga: Diluar Susu, Anggaran Makan Siang Gratis Praboro-Gibran Dipatok Rp 15.000 per Anak

Suharso mengatakan, pemerintah masih menunggu hasil resmi pilpres dari KPU. Meski begitu, program ikonik dari presiden terpilih akan masuk dalam pembahasan RKP dan RAPBN tahun 2025, termasuk program makan siang gratis.

"Tetapi ancer ancer nya sudah dilakukan, mengapa, agar benar benar keberlanjutan pembangunan setelah pelantikan presiden bisa menggunakan RAPBN yang telah mengakomodasi program program yang ikonik," jelas Suharso.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan, proses penyusunan RKP dan RAPBN tahun 2025 masih berjalan sampai tiga bulan ke depan, sembari menunggu hasil resmi pilpres dari KPU.

Baca Juga: Airlangga Hartarto Pastikan Program Makan Siang dan Susu Gratis Masuk APBN 2025

Bulan depan, pemerintah akan fokus pada pembahasan pagu indikatif dan program-program prioritas sembari menunggu hasil resmi dari KPU terkait Pilpres.

"Kalau detail nanti lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing K/L, nanti kita lihat dari eksisting program dengan apa yang akan masuk baru, dan nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan," jelas Sri Mulyani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×