Reporter: Adi Wikanto | Editor: Edy Can
JAKARTA. Realisasi anggaran program Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) ternyata paling rendah. Hanya sebesar 25,02%. Bandingkan dengan rata-rata penyerapan anggaran dengan kementerian lain yang mencapai 41,35%.
Rendahnya realisasi anggaran ini karena Kementerian KUKM beralasan kesulitan menyalurkan bantuan pembiayaan untuk pengembangan koperasi. Tahun ini, program pembiayaan tersebut mendapat anggaran Rp 165 miliar. Namun, penyalurannya baru Rp 41,29 miliar atau 25,02% dari total anggaran. "Kami terkendala masalah geografis," kata Menteri KUKM Syarief Hasan saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Kamis (2/9).
Syarief menerangkan, koperasi yang menerima dana tersebut tersebar di seluruh daerah. Sementara, mereka harus menyampaikan berkas dan dokumen kelengkapan administrasi ke pusat. "Ada 2.600 koperasi yang tersebar di seluruh daerah," terang Syarief.
Namun, ia optimis, masalah ini bisa terpecahkan. Sebab, masih ada waktu bagi koperasi untuk menyampaikan persyaratan pencairan dana tersebut.
Sedang untuk program yang lain, sudah berjalan cukup baik. Tahun ini, total anggaran di Kementerian KUKM Rp 733,91 miliar. "Ini sudah terpakai Rp 303,45 miliar atau 41,35%," kata Syarief.
Itu terbagi untuk anggaran pusat Rp 536,97 miliar, dengan realisasi Rp 222,48 miliar atau 41,43%. Kemudian anggaran dekonsentrasi Rp 126 miliar, sudah terserap 42,83% dan anggaran badan layanan umum Rp 70,94 miliar, sudah digunakan Rp 27 miliar. "Rata-rata sudah terpakai 41,35%, ini cukup bagus," kata Syarief.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
