Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penyaluran dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) tahun 2021 mengalami perlambatan.
Tercatat dari Januari hingga Agustus 2021, realisasi dana desa hanya 59,5% atau setara Rp 472,91 triliun. Angka ini lebih rendah dari capaian pada periode yang sama tahun lalu yang mencapai 73% dari anggaran atau Rp 557,35 triliun.
Alhasil, penyaluran TKDD pada tahun ini, mengalami penurunan sebesar 15,2%.
“Tahun ini kami melihat trennya mengalami pertumbuhan yang tertahan. Ini akibat beberapa hal TKDD mencapai Rp 472,9 triliun, lebih kecil dari tahun lalu yang mencapai Rp 557,35 triliun,” kata Sri Mulyani seperti dikutip dari paparan saat konferensi pers APBN KITA, Senin (27/9).
Sementara, untuk Dana Bagi Hasil (DBH) juga tercatat turun 30% dari Rp 68,7 triliun menjadi Rp 48,03 triliun di periode Januari-Agustus 2021. Begitu pun dengan Dana Alokasi Umum (DAU) yang juga turun 5,9% dari Rp 290 triliun menjadi Rp 272,9 triliun.
Baca Juga: Insentif PPnBM 100% dipastikan berdampak positif bagi industri otomotif nasional
Sri Mulyani bilang, tertahannya DBH dan DAU ini karena sebanyak 52 daerah yang belum mendapatkan DAU dan 118 daerah daerah belum memenuhi persyaratan penyaluran. Padahal menurutnya persyaratan tersebut tidaklah rumit, yakni hanya melakukan pelaporan terhadap apa yang telah dilakukan dan menggunakan untuk apa dana tersebut.
“Jadi ini bukan karena dananya dipotong tapi karena kita belum bisa menyalurkan kalau belum memenuhi persyaratan, sebagian dari proses atau prinsip dan tata kelola keuangan yang baik, katanya.
Sementara untuk, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik juga mengalami penurunan sebesar 61,9% dibandingkan tahun lalu, yakni dari Rp 38,81 triliun turun menjadi Rp 14,79 triliun.
Penyaluran yang lebih rendah ini dikarenakan pada periode yang sama tahun anggaran 2020 terdapat adanya penyaluran yang dilakukan secara sekaligus sebesar nilai kontrak. Termasuk penyaluran dana cadangan DAK Fisik sebagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Penurunan realisasi juga terjadi pada Dana Insentif Daerah (DID). Penyalurannya hanya sebesar Rp 7,52 triliun di delapan bulan pertama 2021. Padahal di periode Januari-Agustus 2020, mencapai Rp 12,2 triliun.
Begitupun dengan Dana Otsus dan DIY yang juga turun hingga 56,1%, dari Rp 15,72 triliun menjadi Rp 6,9 triliun.Penyaluran DID yang lebih rendah ini karena terdapat relaksasi penyaluran untuk tahap 1 dan 2 pada tahun 2020.
Baca Juga: Kemenkeu catat penerimaan cukai hasil tembakau naik 17,8% per Agustus 2021
Lebih lanjut, penyaluran Dana Desa juga mengalami penurunan hingga 17% dibandingkan tahun lalu, yakni dari Rp 52,67 triliun menjadi Rp 43,71 triliun pada Agustus 2021. Kondisi ini terjadi karena relaksasi persyaratan penyaluran Dana Desa TA 2020 dipercepat pada bulan April. Sedangkan TA 2021 relaksasi dilakukan pada bulan Juli.
Sri Mulyani menjelaskan, untuk penyaluran DAK Non Fisik menjadi yang satu-satunya tumbuh positif walaupun hanya 0,1%, yakni dari Rp 78,94 triliun menjadi Rp 79 triliun.
Bila diperinci, kenaikan sebesar 41,71% tersebut digunakan untuk penyaluran Tamsil Guru dan penyaluran dan cadangan Tamsil sebesar Rp 43,5 miliar.
“Selain itu ada juga kenaikan 42,13% untuk biaya Operasional Pendidikan (BOP) kesetaraan darah dan peningkatan jumlah daerah yang menyampaikan laporan tahap ke II,” pungkas Sri Mulyani.
Selanjutnya: Indonesia Financial Expo & Forum (IFEF) 2021 resmi dibuka
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
