/2026/04/21/2033998770.jpg "Penuhi Pembiayaan APBN 2026, Ini Strategi Utang Kemenkeu di Kuartal IV")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan sejumlah strategi untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan utang pada kuartal IV-2026.
Strategi tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) hingga menarik pinjaman program dari lembaga bilateral dan multilateral.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto mengatakan, strategi pembiayaan utang tersebut disusun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN 2026.
Baca Juga: Pembayaran Bunga Utang Pemerintah Capai Rp 444,5 Triliun hingga September 2026
"Saat ini strategi pembiayaan utang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN dengan outlook defisit Lapsem (laporan semester) 2,85% PDB," ujar Suminto kepada Kontan, Jumat (9/10/2026).
Untuk memenuhi sisa kebutuhan pembiayaan pada kuartal IV-2026, pemerintah masih memiliki jadwal 12 kali lelang SBN reguler. Lelang tersebut terdiri dari enam kali lelang Surat Utang Negara (SUN) dan enam kali lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara.
Selain lelang reguler, pemerintah juga menjadwalkan dua kali penerbitan SBN ritel, yakni Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR015 untuk instrumen konvensional dan Sukuk Tabungan (ST) seri ST017 untuk instrumen syariah.
Suminto menjelaskan, pemerintah juga masih membuka peluang untuk menerbitkan SBN dalam valuta asing (valas). Namun, keputusan penerbitan akan mempertimbangkan perkembangan pasar keuangan global yang saat ini masih sangat dinamis.
"Kami open minded dengan melihat kondisi pasar keuangan global yang saat ini memang sangat dinamis. Namun, space untuk penerbitan itu masih ada, subject to market condition," ujar Suminto dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi Oktober, Jumat (9/10/2026).
Ia menyebut pemerintah telah mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk mengantisipasi penerbitan SBN valas, termasuk dari sisi dokumentasi hukum dan dokumen transaksi yang diperlukan.
Baca Juga: Pakar Kebijakan Publik Minta RUU Adminduk Perjelas Perlindungan Data Warga
Dengan persiapan tersebut, pemerintah memiliki fleksibilitas untuk memanfaatkan peluang penerbitan SBN valas apabila kondisi pasar dinilai mendukung.
Selain melalui penerbitan SBN, pemerintah juga berpotensi melakukan penarikan pinjaman program bilateral dan multilateral dengan nilai mencapai US$ 1,8 miliar pada kuartal IV-2026.
"Selain itu, kami juga masih memiliki potensi penarikan pinjaman program dari bilateral dan multilateral sebesar US$ 1,8 miliar, siap untuk dicairkan atau ditarik di kuartal keempat," jelasnya.
Melalui kombinasi penerbitan SBN dan penarikan pinjaman program tersebut, pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN hingga akhir tahun dengan tetap mempertimbangkan kondisi pasar keuangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
