kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.260.000   -26.000   -1,14%
  • USD/IDR 16.753   31,00   0,19%
  • IDX 8.228   -13,54   -0,16%
  • KOMPAS100 1.148   -1,70   -0,15%
  • LQ45 841   -1,16   -0,14%
  • ISSI 285   -0,78   -0,27%
  • IDX30 441   0,54   0,12%
  • IDXHIDIV20 510   -0,74   -0,15%
  • IDX80 129   -0,15   -0,12%
  • IDXV30 135   -0,77   -0,57%
  • IDXQ30 141   0,34   0,24%

Pengusaha logistik minta Menteri BUMN diganti


Selasa, 20 Oktober 2015 / 21:04 WIB
Pengusaha logistik minta Menteri BUMN diganti


Reporter: Agus Triyono | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Pemerintahan Jokowi - JK genap berusia satu tahun. Tapi, di satu tahun pemerintahan tersebut, ada satu janji penting yang pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi, tapi sampai saat ini belum juga dipenuhi.

Asosiasi Logistik Indonesia, menyatakan, janji tersebut berkaitan dengan perbaikan arus logistik. Zaldi I Masita, Ketua asosiasi tersebut mengatakan, setahun pemerintahan Jokowi, arus logistik belum membaik.

"Kami tidak happy, dengan sektor logistik. Katanya prioritas, mau bangun maritim, tapi satu tahun yang dibangun malah tol, pelabuhan, dwelling time, pungutan malah tambah," kata Zaldi kepada KONTAN, Selasa (20/10).

Zaldi mengatakan, salah satu faktor yang membuat kualitas logistik tidak segera membaik adalah kinerja Rini Soemarno, Menteri BUMN yang dinilainya buruk.

"Infrastruktur strategis di bidang logistik banyak dikuasai BUMN, tapi menterinya tidak bisa mengkoordinir BUMN untuk melaksanakan tugasnya, akhirnya ya seperti sekarang," katanya.

Selain kementerian BUMN, Zaldi mengatakan, kinerja buruk juga dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin Sofyan Djalil. Kinerja buruk tersebut salah satunya bisa dilihat dari pelaksanaan program Tol Laut yang hanya berisi rencana awal tanpa eksekusi detail.

Atas dasar buruknya kinerja tersebut, Zaldi meminta kepada Jokowi untuk mengevaluasi dua menteri yang memimpin dua kementerian tersebut. "Ganti saja kalau tetap tidak bisa cepat, dua kementerian tersebut tidak dukung logistik," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×