Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Partai Keadilan Sejahtera secara keseluruhan akan mengalami tsunami politik. Sebab, yang terjerat dengan tuduhan penyuapan dalam kasus korupsi impor sapi adalah Presiden partai, yang notabene-nya merupakan nahkoda partai.
Hal ini diungkapkan Ibramsjah, pengamat politik Universitas Indonesia. Menurut Ibramsjah, penetapan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka akan berdampak luas dan mempengaruhi citra diri PKS, sebagai partai yang selama ini dikenal cukup bersih.
Selama ini, kata Ibramsjah, PKS dikenal dengan partai antikorupsi, bermoral dan menjaga sopan santun politik. Namun citra diri itu luntur seketika, setelah komisi antirasuh menetapkan Luthfi Hasan sebagai salah satu tersangka dugaan kasus penyuapan dalam impor sapi.
"Sekarang citra diri PKS sudah berubah 180 derajat. Ini benar-benar merusak apa yang telah dibangun selama ini," kata Ibramsjah saat dihubungi wartawan pada Kamis (31/1).
Pencuatan kasus ini merupakan penurunan dekadensi moral partai politik. Karena itu, menurut Ibramsjah, jika PKS ingin mendapat kembali simpati masyarakat maupun simpatisannya, partai tersebut harus berani meminta maaf secara terbuka kepada rakyat.
"Luthfi harus meminta maaf kepada seluruh jajaran PKS dan juga bangsa Indonesia. Dan dia juga harus mundur," tandas Ibramsjah.
Dikatakan Ibramsjah, kasus dugaan penyuapan ini merupakan akibat mainstream partai yang komersil dan juga pragmatis. Hal ini terlihat dari pemikiran bahwa orang yang masuk dalam organisasi partai harus memiliki uang yang cukup. Padahal, lanjut Ibramsjah, yang diperlukan bagi partai adalah orang dengan pribadi moral yang kuat.
Sehingga, tidak akan terpancing dalam kekeliruan korupsi. Ibramsjah menambahkan, pemikiran partai politik yang menyatakan dengan uang sebuah partai politik baru terlihat berkualitas, adalah hal yang keliru. Karena itu, lanjut Ibramsjah, diperlukan adanya pembatasan biaya kampanye, agar tidak terjadi lagi kasus seperti ini.
"Di Amerika, bantuan kepada partai dapat diberikan oleh siapa saja. Tapi pembatasan biaya kampenye perluu dilakukan," pungkas Ibramsjah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
