Reporter: Leni Wandira | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah kembali melakukan kebijakan automatic adjustment atau pencadangan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang diblokir sementara pada pagu belanja K/L tahun anggaran 2024.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa kebijakan automatic adjustmentini salah satunya dilakukan untuk menambah alokasi anggaran subsidi pupuk.
Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (CORE) nempertanyakan komitmen pemerintah dalam menangani permasalahan di sektor pertanian.
"Jika memang isu pupuk subsidi murni sepenting itu bagi pemerintah," kata Eliza Mardian saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (6/2).
Menurutnya, jika pemerintah benar serius ingin membantu petani menghadapi ketidakpastian global dan politik. Kata dia, seharusnya sudah bergerak sejak lama.
Baca Juga: Subsidi Pupuk Memotong Anggaran K/L, Ini Kata Pengamat Pertanian
"Mengapa tidak dari tahun kemarin-kemarin di prioritaskan (menambah alokasi subsidi pupuk) Kenapa baru sekarang?" ungkap Eliza.
Pasalnya sejak tahun 2022, Kalangan petani di Tanah Air mengeluhkan melonjaknya harga pupuk non subsidi belakangan ini. Serikat Petani Indonesia (SPI) menyebut, harga pupuk nonsubsidi melonjak 100 persen sejak awal 2022.
"Dari tahun lalu petani menjerit harga pupuk naik karena anggaran subsidi dikurangi," ungkit dia.
Ia justru melihat adanya ketidakseriusan pemerintah dalam membantu mensejahterakan hidup petani. Kesejahteraan petani hanya diingat dan menjadi pembahasan setiap menjelang pilpres.
"Dengan ada kebijakan adjusment itu terlihat daru awal memang belum sepenuh hati untuk pupuk subsidi membantu petani. Isu pupuk subsidi ini jadi sorotan setelah naik ke ranah diskusi para paslon," ujar dia.
Kata dia, meski Pemerintah terlambat bergerak untuk memperhatikan isu petani, kebijakan menambah alokasi pupuk ini setidaknya bisa mengurangi beban petani.
Baca Juga: Tambahan Anggaran Subsidi Pupuk Rp 14 Triliun Tunggu Persetujuan DPR
"Mengurangi beban petani (mengurangi biaya produksi) dalam membeli pupuk, karena jika anggaran dikurangi, jatah pupuk subsidi yg di dapatkan petani itu berkurang. Sehingga petani harus membeli pupuk non subsidi yg harganya 2.5x lipat lebih mahal dibandingkan pupuk subsidi," pungkasnya.
Sebagai pengingat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa kebijakan automatic adjustment ini salah satunya dilakukan untuk menambah alokasi anggaran subsidi pupuk.
Airlangga bilang, subsidi pupuk menjadi penting lantaran Indonesia sudah memasuki musim tanam. Oleh karena itu, pemerintah akan menambah anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun tahun ini, atau setara 2,5 juta ton pupuk subsidi.
Sehingga total alokasi anggaran subsidi pupuk tahun ini menjadi Rp 40,68 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News