Reporter: Ratih Waseso | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menyampaikan bahwa, pemerintah perlu membuat regulasi yang jelas terkait program vaksinasi Covid-19 nantinya. Dimana diketahui pemerintah memutuskan terdapat dua skema dari program tersebut.
Trubus menilai sejatinya vaksinasi dapat diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat. Namun keputusan pemerintah membuat skema mandiri yaitu berbayar disebut Trubus berkaca dari anggaran negara sendiri.
"Intinya negara itu jangan sampai 'berbisnis'. Menurut Saya ya semuanya harusnya gratis nggak ada alasan dipilah-pilah seperti itu, tapi dengan asumsi sangat berat dianggaran jadi ada skema mandiri. Nanti upaya tegas ini harus diatur dalam sebuah regulasi yang komprehensif supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman di publik," jelas Trubus pada Kontan.co.id pada Selasa (20/10).
Trubus menjelaskan harus ada pengaturan mengenai vaksin mandiri seperti siapa saja yang harusnya masuk dalam kategori tersebut. Kriteria tersebut ditekankan Trubus penting agar tak menimbulkan kecemburuan sosial ke depannya.
"Misalnya apakah yang mandiri ini hanya sebatas mereka-mereka yang berkebutuhan artinya yang mau bepergian atau berkepentingan lain seperti dinas, berpergian bisnis atau lainnya. [Kriteria] itu harus diatur bagaimana yang mandiri ini atau seperti apa, makanya harus tegas nanti harus ada aturan yang mengaturnya supaya enggak ada kecemburuan sosial," tegasnya.
Baca Juga: WHO: 184 negara sudah bergabung dengan COVAX untuk dapat akses setara vaksin corona
Tak kalah penting ditekankan Trubus ialah bagaimana nanti implementasi dari program tersebut. Penerapan program vaksinasi akan menjadi tantangan nantinya. Trubus menyebut harus diatur juga terkait sanksi jika dalam pelaksanaan nanti ditemukan terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti menarik tarif vaksin hingga menunda-nunda vaksinasi.
"Merumuskan kebijakan gampang tapi bagaimana nanti pelaksanaannya. Prakteknya itu loh butuh pengawasan siapa yang mengawasi harus apa dan bagaimana jika ada pelanggaran. Contoh kalau nanti yang melanggar dalam pelaksanaannya yang harusnya gratis dibuat berbayar atau mungkin prosesnya yang lama harus ada itu sanksinya," ujar Trubus.
Pemerintah juga disarankan Trubus dapat melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi yang intensif perihal vaksin. Hal itu untuk menjawab adanya beberapa masyarakat yang menolak ikut dalam program vaksinasi. Kejelasan akan kualitas vaksin tersebut mulai dari harga hingga kehalalannya juga sangat penting.
"Memang pemerintah harus melakukan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) yang intensif soal vaksin supaya enggak ada penolakan di masyarakat. Kalau tetap ada yang menolak kemudian pemerintah harus membuat regulasi yang mengatur kewajiban untuk vaksin. Jadi kalau menolak misal denda atau apa," imbuhnya.
Sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah juga tak kalah penting disebutkan Trubus terkait program vaksinasi mendatang.
Selanjutnya: Bio Farma siapkan fasilitas mumpuni untuk produksi vaksin virus corona (Covid-19)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
