kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.930.000   20.000   1,05%
  • USD/IDR 16.230   -112,00   -0,69%
  • IDX 7.214   47,18   0,66%
  • KOMPAS100 1.053   7,20   0,69%
  • LQ45 817   1,53   0,19%
  • ISSI 226   1,45   0,65%
  • IDX30 427   0,84   0,20%
  • IDXHIDIV20 504   -0,63   -0,12%
  • IDX80 118   0,18   0,16%
  • IDXV30 119   -0,23   -0,19%
  • IDXQ30 139   -0,27   -0,20%

Pengamanan Ahok jadi Gubernur diserahkan ke Polda


Senin, 06 Oktober 2014 / 09:46 WIB
Pengamanan Ahok jadi Gubernur diserahkan ke Polda
ILUSTRASI. Duty After School, drama tentang siswa sekolah menengah yang terpaksa berperang melawan makhluk asing aneh yang memakan banyak korban.


Sumber: Warta Kota | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Menjelang beralihnya jabatan Gubernur DKI Jakarya kepada Basuki Tjahaja Purnama, Pemprov DKI Jakarta memercayakan keamanan kepada Polda Metro Jaya.

"Pengamanan itu tanggung jawab dari pihak kepolisian. Saya sudah banyak sekali menganjurkan kepada masyarakat bahwa ketika Pak Ahok menjadi Gubernur DKI adalah amanat dari konstitusi," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, di Balaikota DKI Jakarta, Minggu (5/10).

Menurut Saefullah, setiap warga negara harus menaati konstitusi yang ada di Indonesia. Apalagi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kepada daerah mengundurkan diri maka akan digantikan oleh wakilnya.

"Kita hidup sudah berkonstitusi. Sejak merdeka, kita berpancasila dan harus menghargai Bhineka Tunggal Ika sehingga tidak ada lagi diskriminasi," kata dia.

Mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu mengatakan, yang terpenting pemimpin Jakarta mau bekerja dan memperbaiki Jakarya ke arah yang lebih baik. Problematika Jakarta seperti kemacetan, banjir harus ada solusi pemecahannya.

"Yang penting mereka yang diamanatkan saat Pilkada Jakarta bekerja untuk kepentingan masyarakat dan harus diselesaikan selama lima tahun," kata Saefullah (bin)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Digital Marketing for Business Growth 2025 : Menguasai AI dan Automation dalam Digital Marketing

[X]
×