kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Penetapan BPIH paling lama 19 Juli 2011


Selasa, 12 Juli 2011 / 10:21 WIB
Penetapan BPIH paling lama 19 Juli 2011
ILUSTRASI. Pemerintah memberikan token listrik gratis PLN sebagai stimulus untuk mengurangi dampak krisis akibat pandemi Corona Covid-19.


Reporter: Riendy Astria | Editor: Rizki Caturini

JAKARTA. Pembahasan penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) masih terus berlangsung. Namun, baik pemerintah maupun DPR berjanji penetapan BPIH bisa rampung sebelum masa sidang DPR berakhir atau sebelum tanggal 19 Juli 2011.

Anggota Komisi VIII DPR Zulkarnaen Djabar yakin penetapan biaya haji bisa segera kelar pekan ini. Sebab, kata politisi Partai Golkar ini, DPR sudah membentuk empat tim khusus guna membahas biaya haji secara detail. "Kami sedang kompromi mencari angka BPIH yang sesuai," katanya, Senin (11/7).

Direktur Jenderal Haji dan Umroh Kementerian Agama, Slamet Riyanto mengatakan pembahasan BPIH masih menyisakan sejumlah perdebatan, terutama mengenai tarif penerbangan. Pemerintah belum bisa memutuskan berapa biaya tarif penerbangan yang dikenakan lantaran masih dalam proses negosiasi dengan maskapai penerbangan.

Sekadar mengingatkan pemerintah mengajukan biaya penerbangan sebesar US$ 2.076 per jamaah. Sementara DPR menginginkan di bawah US$ 2.000 per jamaah. "Kami optimistis bisa mencarikan tarif penerbangan yang realistis," kata Slamet.

Slamet juga yakin penetapan BPIH bisa segera rampung sebelum masa sidang periode ini berakhir. Terlebih dengan pembentukan tim khusus oleh DPR guna membahas BPIH. "Waktu yang kami punya masih cukup," tambahnya.

Pemerintah tampaknya juga mencoret Batavia Air menjadi salah satu maskapai pengangkut haji tahun ini. Alhasil angkutan jamaah haji masih menggunakan Garuda Indonesia Airlines dan Saudi Arabia Airlines.

Menurut Zulkarnaen, memang belum ada keputusan resmi mengenai hal ini. Tapi salah satu pertimbangannya, DPR tak mau mengorbankan keselamatan jamaah sekadar mendapatkan tarif penerbangan bertarif murah. "Saya rasa sulit untuk masuk pada tahun 2011 ini, sebab masih ada persoalan pada Batavia Air yang sulit diterima DPR dan ditakutkan mengorbankan jamaah haji," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Slamet mengatakan pemerintah belum memutuskan apakah Batavia Air bisa masuk atau tidak. Memang ia berharap Batavia ikut berkontribusi sebagai maskapai penerbangan haji. "Namun kami akan lihat secara utuh, bisa atau tidak Batavia jadi salah satu maskapai haji," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×