Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
Pertama, pemanfaatan data dan informasi keuangan. Kedua peningkatan pengawasan pembayaran masa, terutama PPN perlu revisi target.
“Tapi apapun, sustainabilitas penerimaan perpajakan jadi isu penting jika kita ingin menuju kemandirian. Tahun ini perlu diwaspadai karena ada suksesi DJP di pengujung tahun,” kata Yustinus kepada Kontan.co.id, Senin (26/8).
Sementara itu, Sri Mulyani mengaku waspada dengan kinerja penerimaan PPN Dalam Negeri dan PPN Impor yang mengalami kontraksi hingga Juli lalu. Di luar faktor restitusi, Sri Mulyani mengakui tertekannya penerimaan kedua jenis pajak ini menjadi tanda waspada terhadap denyut perekonomian negara secara keseluruhan.
Baca Juga: Realisasi pembiayaan utang per 31 Juli 2019 mencapai Rp 234,12 triliun
Ini ditunjukkan oleh kinerja penerimaan PPN DN yang tanpa restitusi pun (bruto) masih tumbuh lebih lemah yaitu 4,8% dibandingkan tahun lalu 8,1%. Yustinus memandang secara konsumsi masyarakat masih stagnan. Selain itu, PPN DN melambat berarti menunjukan produksi industri menurun.
“Banyak output yang mendapat fasilitas bukan objek atau tidak dikenai PPN. Kemudian perusahaan penjual skala UMKM dengan omset di bawah Rp 4,8 miliar per tahun belum dioptimalisasi,” ungkap Yustinus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
