kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   -13.000   -0,85%
  • USD/IDR 16.200   -20,00   -0,12%
  • IDX 7.066   -30,70   -0,43%
  • KOMPAS100 1.055   -6,75   -0,64%
  • LQ45 830   -5,26   -0,63%
  • ISSI 215   0,27   0,12%
  • IDX30 424   -2,36   -0,55%
  • IDXHIDIV20 513   -0,30   -0,06%
  • IDX80 120   -0,79   -0,65%
  • IDXV30 124   -1,30   -1,04%
  • IDXQ30 142   -0,32   -0,23%

Penerimaan negara bukan pajak mencapai Rp 332,9 triliun sampai Oktober 2019


Minggu, 17 November 2019 / 15:03 WIB
Penerimaan negara bukan pajak mencapai Rp 332,9 triliun sampai Oktober 2019
ILUSTRASI. Ilustrasi Blok Migas. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mendekati target. PNBP mencapai Rp 332,9 triliun sampai Oktober 2019.


Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencatatkan kinerja yang ciamik sepanjang Januari-Oktober 2019. Sektor minyak dan gas (migas) menjadi penyumbang terbesar penerimaan negara tersebut.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi PNBP mencapai Rp 332,9 triliun sampai dengan akhir Oktober 2019. Angka tersebut setara dengan 88% dari target sampai akhir tahun senilai Rp 378,29 triliun. Bila dibandingkan dengan periode sama tahun lalu PNBP tumbuh 3,6%.

Direktur PNBP Kemenkeu Wawan Sunarjo mengatakan, pencapaian PNBP sektor migas menjadi motor penggerak utama realisasi PNBP. Tercatat, PNBP dari migas, pada sepanjang Januari-Oktober 2019 telah mencapai 88% dari target sebesar Rp 159,77 triliun.

Baca Juga: Reformasi pajak belum membuktikan perbaikan tax ratio

“Optimistis akan mencapai target sepanjang rata-rata Indonesia Crude Price (ICP) masih di atas US$ 60 per barel dan lifting minyak terjaga,” kata Wawan kepada Kontan.co.id, Kamis (13/11).

Wawan mengatakan, pihaknya telah menyiapkan upaya ekstra untuk mengejar target PNBP 2019, khususnya di sektor migas dan batubara. Menurut Wawan, optimalisasi penerimaan mineral dan batubara (minerba) bisa dilakukan melalui penguatan fungsi pengawasan yang dilakukan bersama dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Hal ini juga didorong dengan melakukan verifikasi, penagihan, dan pemeriksaan di sektor minerba. Selanjutnya, pemerintah juga akan mengupayakan perbaikan administrasi dan tata kelola migas, serta melakukan pengendalian cost recovery.

Baca Juga: Optimalisasi PNBP, pemerintah ingin sewakan hewan langka ke negara lain



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×