Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Adi Wikanto
Peningkatan anggaran untuk pengembangan sektor informal menjadi salah satu janji andalan Prabowo-Hatta untuk memenangkan pemilu 9 Juli. Bagaimana mekanismenya? Silakan simak pemaparan berikut.
Ekonomi kerakyatan menjadi salah satu prioritas pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden periode pemerintahan 2014-2019. Untuk mewujudkan sistem ekonomi yang akan melindungi kelompok masyarakat menengah bawah itu, pasangan ini berjanji mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Mereka menjanjikan peningkatan alokasi anggaran, sehingga UMKM semakin maju.
Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diusung Partai Gerindra, PAN, Partai Golkar, PPP, dan PKS ini memahami, UMKM adalah penggerak perekonomian rakyat dan bangsa. Sayangnya, selama ini UMKM masih terpinggirkan. Pemerintah membiarkan UMKM berdiri sendiri, bahkan tak jarang yang malah dimusuhi.
Nah, agar UMKM bisa berkembang, pasangan dengan nomor urut satu dalam pemilihan presiden (pilpres) ini akan menggencarkan pembinaan dan pengembangan. Kualitas, produktivitas dan daya saing menjadi tiga komponen penting yang harus dimiliki setiap UMKM di Indonesia.
Ketua Dewan Pakar Partai Gerindra, Burhanuddin Abdullah, mengatakan, arah pengembangan UMKM adalah mengorganisasikan mereka ke dalam wadah koperasi. Melalui koperasi itu, pemerintah bisa memberikan penyuluhan dan pendampingan terhadap UMKM secara menyeluruh.
UMKM juga akan lebih tertata, sehingga untuk pengembangan di masa depan, terutama yang berkaitan dengan pasar dan permodalan bisa lebih mudah. "UMKM sektor penting untuk dikembangkan, karena 99% dari pengusaha di Indonesia adalah pengusaha UMKM, usaha besar hanya 1%," ujar Burhanuddin.
Selain UMKM, pasangan Prabowo-Hatta pun memberikan perhatian pada para pedagang pasar tradisional. Pasangan ini akan melindungi dan memodernisasi pasar tradisional. Pasar tradisional akan dikembangkan dan dibina menjadi pasar yang berkualitas.
Kualitas menjadi tujuan sehingga masyarakat tidak lagi merasa risih datang berbelanja karena sudah bersih dan nyaman. Dalam hal ini pasar tradisional harus mampu bersaing dengan pasar modern.
Dari segi pendanaan, Prabowo-Hatta akan mendorong keluarnya kebijakan yang memacu perbankan di dalam negeri menyalurkan kredit permodalan ke UMKM dan pedagang di pasar. Harry Azhar Azis, Direktur Kebijakan dan Program Prabowo-Hatta, bilang, ke depannya akan dibentuk bank khusus yang menjadi sumber pendanaan UMKM.
Menurut Harry, dari total angkatan kerja 110 juta di Indonesia, sektor informal seperti UMKM berkontribusi 60%-70% terhadap PDB. Dengan bank khusus itu, sektor informal akan dikembangkan dan diarahkan menjadi sektor formal.
Dengan demikian, pengembangan ini bisa meningkatkan penerimaan negara. Pajak sektor informal hanya 1% dari omzet setiap bulannya. "Sektor formal lebih rapi dan menguntungkan negara. Kita arahkan ke situ," tandas Harry.
Pemerintah melalui berbagai kementerian terkait akan melakukan penyuluhan serta pembinaan. Pasangan ini juga akan membantu UMKM dengan membuka pangsa pasar yang dibutuhkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
