Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) masih terus digeber oleh pemerintah. Moda transportasi massa ini terus didukung dengan skema pendanaan yang dijamin pemerintah.
Sekretaris Menteri Koordinator Maritim (Sesmenko Maritim) Ridwan Djamaludin mengatakan, saat ini proyek LRT tinggal penyelesaian administrasi untuk penyertaan modal negara (PMN) dan finalisasi desain teknis.
Ia bilang, pemerintah akan tetap memberikan dua model pembiayaan, yakni dari PMN dan sindikasi perbankan.
Untuk PMN baru yang akan dikucurkan senilai Rp 5,6 triliun untuk pembangunan, Ridwan bilang akan dikucurkan dalam dua tahap. Yang pertama akan dikeluarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 sejumlah Rp 2 triliun. Yang kedua akan kembali dikucurkan pada APBN 2018 senilai Rp 3,6 triliun.
Ihwal kemungkinan reaksi kontra yang dilakukan DPR untuk PMN tersebut, Ridwan bilang pemerintah optimistis pengajuan PMN yang dilakukan pemerintah akan disetujui DPR RI.
"Kami masih yakin penyertaan modal negara akan disetujui," kata Ridwan, Selasa (4/7).
Untuk sindikasi perbankan yang akan diberikan ke PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). Ridwan bilang pemerintah memastikan membuka diri bagi perbankan swasta untuk turut memberikan pinjaman.
Dengan bunga 8,25% dinilai sebagai tawaran yang kompetitif untuk perbankan swasta. "Kita coba liat proyek bisa dibiayai komersial dari perbankan swasta juga,'imbuhnya.
Ridwan menjelaskan, ke depannya setelah LRT beroperasi dimungkinkan untuk dilakukan refinancing pada sindikasi perbankannya. Refinancing tersebut akan ditawarkan ke investor selain PT KAI berupa instrumen investasi seperti bond, sekuritisasi ataupun reksadana.
"Kita tawarkan setelah beroperasi karena risikonya mengecil jika sudah berjalan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
