kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.857.000   0   0,00%
  • USD/IDR 17.020   -18,00   -0,11%
  • IDX 7.027   -157,66   -2,19%
  • KOMPAS100 971   -21,90   -2,21%
  • LQ45 715   -12,21   -1,68%
  • ISSI 251   -5,90   -2,30%
  • IDX30 389   -4,63   -1,18%
  • IDXHIDIV20 483   -4,52   -0,93%
  • IDX80 109   -2,25   -2,01%
  • IDXV30 133   -1,42   -1,05%
  • IDXQ30 127   -1,23   -0,96%

Pemerintah Terus Menghitung Kerugian dan Korban Gempa Tasikmalaya


Selasa, 08 September 2009 / 18:28 WIB


Reporter: Uji Agung Santosa |

TASIKMALAYA. Suasana mencekam masih terasa setelah hampir satu minggu gempa berkekuatan 7,3 skala richter menguncang Jawa Barat pada siang hari tanggal 2 September 2009 lalu. Reruntuhan bangunan yang hancur dan tembok-tembok rumah yang retak terlihat masih dibiarkan begitu saja oleh pemiliknya.

Gempa yang berpusat di barat daya Pantai Tasikmalaya ini masih menyisakan trauma yang mendalam bagi penduduk setempat. Tak hanya rumah yang hancur, namun fasilitas publik yang lain seperti tempat ibadah, sekolah dan beberapa bangunan publik lain juga banyak yang rusak.

Data rekapitulasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jawa Barat hingga hari ini menunjukkan sebanyak 21 korban di Cianjur masih belum ditemukan, sementara korban meninggal telah mencapai 78 jiwa dan pengungsi 210.292 orang. Dari 78 korban meninggal, terbanyak ada di Kabupaten Cianjur sebanyak yaitu 31 orang dan di kabupaten ini pula sebanyak 17.555 orang masih mengungsi.

Selain korban jiwa, sebanyak 63.717 rumah rusak berat dan 131.275 rumah rusak ringan. Sedangkan sarana umum lain seperti mesjid rusak berat berjumlah 2.010 unit, 1.089 unit sekolah dan madrasah rusak berat, 232 kantor rusak berat, 19 pondok pesantren juga rusak parah.

Bappenas sendiri mulai kemarin mulai mengadakan perhitungan dan penilaian kerusakan dan kerugian yang terjadi baik untuk fasilitas umum, rumah maupun bangunan akibat gempa ini. Penilaian ini selain menghitung kerusakan infrastruktur juga menilai dampak sosial dan ekonomi yang terjadi.

“Pendataan ini untuk mengetahui biaya yang akan dikeluarkan untuk proses rekontruksi dan rehabilitasi,” kata Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Paskah Suzetta dalam kunjungannya di Jawa Barat, Selasa (8/9)

Penilaian juga akan ditujukan untuk mengetahui kebutuhan jangka panjang dan jangka menengah untuk memulihkan keadaan ekonomi setempat termasuk pembangunan yang berbasiskan dampak kekurangan bencana karena Jawa Barat merupakan daerah rawan bencana.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×