kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Pemerintah Terbitkan Perpres Baru Kendaraan Listrik, Begini Respons Industri


Minggu, 17 Desember 2023 / 14:23 WIB
Pemerintah Terbitkan Perpres Baru Kendaraan Listrik, Begini Respons Industri
ILUSTRASI. Mobil listrik melakukan pengisian daya di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Tangerang Selatan, Rabu (13/12/2023). Pemerintah Terbitkan Perpres Baru Kendaraan Listrik, Begini Respons Industri.


Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 79 Tahun 2023 yang merevisi Perpres No.55/2019 tentang pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai (BEV). 

Peraturan itu memberikan iming-iming pembebasan pajak,  pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) hingga Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Tidak hanya itu, lewat beleid tersebut, pemerintah melonggarkan syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). 

Meresposn hal ini, Ketua Umum Asosiasi Industri Motor Listrik Indonesia (Aismoli), Budi Setiyadi mengapresiasi kebijakan baru untuk pengembangan kendaraan listrik ini.

Baca Juga: Perpres No. 79/2023 Dianggap Permudah Produsen Mobil Listrik Investasi di Indonesia

Menurutnya kebijakan pemberian insentif lebih hingga kelonggaran TKDN dapat menarik investor luar masuk menghidupkan ekosistem kendaraan listrik. 

"Ada beberapa calon investor baik dalam maupun luar misalnya Korea yang memang sangat tertarik dengan kendaraan listrik khususnya sepeda motor karena Indonesia kan memang banyak sekali sepeda motor," jelas Budi pada Kontan.co.id, Minggu (17/12). 

Budi mengakui bahwa persoalan pengembangan kendaraan listrik saat ini adalah tingkat kepercayaan masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik belum terbangun.  Wajar saja, kata Budi, sebab ekosistem untuk kendaraan listrik memang masih belum sebagus kendaraan berbahan bakar fosil. 

Misalnya, terkait lokasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang tidak sebanyak Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU). Demikian pula dengan perbengkelan kendaraan listrik yang relatif masih lebih sedikit. 

Baca Juga: Produsen Otomotif Nasional Terus Memperkuat Penjualan Ekspor Mobil

Untuk itu, harapannya dengan ada Perpres ini investasi luar bisa masuk dalam negeri dan turut menggairahkan ekosistem kendaraan listrik, selain meningkatkan produksinya.  "Ini untuk meningkatkan akumulasi kepercayaan masyarakat agar bisa beralih ke kendaraan listrik," jelas Budi. 

Sebelumnya, Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan, Perpres No. 79/2023 akan mengakomodasi para produsen mobil listrik yang hendak membangun pabriknya di Tanah Air. 

Lewat Perpres ini, pemerintah memberi waktu bagi para produsen untuk membangun pabriknya sampai akhir 2025. 

Selama waktu tersebut, pemerintah membebaskan bea masuk dan PPnBM bagi produsen mobil listrik yang sedang memproses pembangunan pabriknya di Indonesia.

Baca Juga: Produsen Otomotif Nasional Terus Memperkuat Penjualan Ekspor Mobil

Namun, mobil listrik dari produsen tersebut masih akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%, alias tidak mendapat insentif PPN sebesar 10%. 

"Ini untuk membedakan dengan produsen yang sudah lebih dulu merealisasikan pabrik mobil listriknya di Indonesia,” ujar Rahmat, Jum'at (15/12). 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×