kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Pemerintah tepis RAPBN 2018 kental unsur politis


Rabu, 18 Oktober 2017 / 22:11 WIB
Pemerintah tepis RAPBN 2018 kental unsur politis


Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menepis anggapan RAPBN 2018 dipenuhi unsur politik melalui anggaran belanja sosial yang tinggi. Menurut pemerintah, tingginya alokasi belanja sosial dilakukan untuk pemerataan pembangunan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan, penyusunan RAPBN 2018 dilakukan secara teknokratik dan profesional dan konsisten dengan rencana pembangunan pemerintah. Baik tahunan maupun jangka menengah.

Dalam RAPBN 2018, pemerintah menetapkan anggaran penanggulangan kemiskinan dan dukungan masyarakat berpendapatan rendah sebesar Rp 292,8 triliun.

Jumlah itu terdiri dari alokasi untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 17,3 triliun, naik dibanding tahun ini yang hanya Rp 9,98 triliun.

Askolani menjelaskan, kenaikan belanja sosial tahun depan disebabkan dua faktor. Pertama, penambahan PKH untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang kurang mampu dan layak untuk dibantu untuk mengentaskan kemiskinan sebagai tanggung jawab negara.

Kedua, pengalihan subsidi beras sejahtera (rastra) ke bantuan sosial, yaitu bantuan non tunai dan beras agar lebih tepat sasaran menjangkau masyarakat kurang mampu.

Peningkatan bantuan sosial tersebut lanjut Askolani, juga dilakukan pemerintah untuk menyeimbangkan pembangunan infrastruktur. Utamanya, untuk pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah dan antar masyarakat.

"Jadi tidak ada unsur politik sama sekali. Kalau kita mau melihat secara normal dan seimbang," kata Askolani kepada KONTAN, Rabu (18/10).

Ia juga mengatakan, bantuan sosial tersebut juga dibutuhkan masyarakat dan peningkatannya merupakan kewajiban negara.

Di sisi lain, DPR menyambut gembira besarnya alokasi bantuan sosial dalam RAPBN tahun depan.

Anggota Komisis XI Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, besarnya anggaran Bansos tersebut berarti pemerintah berupaya menciptakan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat lapisan bawah

"Kami harapkan masyarakat mampu mengkonversi bantuan sosial menjadi papan pantul untuk masuk kegiatan yang semo produktif," kata Hendrawan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×