Reporter: Mona Tobing | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Istana membantah adanya rencana impor beras. Hal ini ditegaskan Presiden Joko Widodo yang belum akan melakukan impor beras.
“Sampai hari ini arahan Presiden sama tidak impor beras,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto pada hari ini (12/5) di laman Seskab.
Dia menjelaskan, perihal impor beras sudah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2015 Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. Dalam Inpres tersebut juga mengatur soal Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Namun sejauh ini, kebijakan pemerintah adalah tidak impor beras.
Pintu impor bisa dibuka jika stok beras cadangan rendah. Nantinya, Perum Bulog, Kementerian Perdagangan, dan Kemenko Perekonomian akan menyuarakan merasa perlu untuk melakukan impor. Tak hanya untuk memenuhi kebutuhan stok dalam negeri, pemerintah juga bisa membuka keran impor terkait kebutuhan menjaga stabilitas harga dalam negeri.
Opsi impor baru akan diputus pemerintah pada akhir Mei ini. Pertimbangannya, ketersediaan stok untuk antisipasi puasa dan lebaran setelah panen telah terjadi di seluruh daerah akhir bulan ini.
Data Kementerian Pertanian menunjukkan, pada tahun 2014 lalu, total produksi gabah kering giling (GKG) mencapai 70,83 juta ton atau setara dengan beras sebanyak 44,43 juta ton. Pada tahun 2015 ini, pemerintah menargetkan adanya kenaikan produksi sebesar 3,84 persen, dengan jumlah produksi GKG sebanyak 73,40 juta ton atau setara dengan 46,14 juta ton beras.
Sementara hingga akhir April 2015, capaian untuk volume pengadaan beras di seluruh gudang-gudang yang dimiliki Perum Bulog baru mencapai sekitar 450.000 ton, jauh lebih kecil atau hanya setengah dibandingkan penyerapan pada periode sama di tahun 2014 yang mencapai 900.000 ton.
Padahal, Presiden menargetkan Perum Bulog pada tahun ini bisa melakukan pengadaan beras sebesar 4,5 juta ton demi menjaga stok beras nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
