Reporter: Bambang Rakhmanto | Editor: Edy Can
JAKARTA. Pemerintah memutuskan tak lagi menerbitkan izin tambang. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa beralasan, sekitar 6.000 dari 8.000 izin tambang yang telah diterbitkan bermasalah.
Hatta memaparkan, izin tambang tersebut tumpang tindih. Menurutnya, tumpang tindih tersebut akibat pergantian kepala daerah sehingga menjadi perebutan antar berbagai perusahaan. "Itu harus segera diselesaikan," katanya, Senin (23/5).
Pemerintah akan membentuk tim khusus dibawah komando Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus ruwetnya izin tambang ini. Hatta berjanji bersikap adil dalam memberikan izin tambang ini.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo menambahkan, izin tambang tersebut juga bermasalah karena banyak menyalahi aturan. Karena itu, dia mengatakan, pemerintah akan melakukan verfikasi atas izin tersebut supaya taat azas dan menjaga kelestarian lingkungan.
Menurut Agus, langkah yang akan diambil oleh pemerintah itu diselaraskan dengan roadmap 2014 yang tercantum dalam Undang-Udang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Kami tak ingin kewajiban kepada negara misalnya dalam bentuk sewa tanah, pembayaran royalty dan pajak itu tak tertib,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
