kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.560.000   15.000   0,59%
  • USD/IDR 18.099   9,00   0,05%
  • IDX 5.126   51,96   1,02%
  • KOMPAS100 661   8,17   1,25%
  • LQ45 527   4,67   0,89%
  • ISSI 165   1,16   0,70%
  • IDX30 297   2,31   0,79%
  • IDXHIDIV20 402   2,50   0,62%
  • IDX80 76   0,83   1,10%
  • IDXV30 110   1,04   0,95%
  • IDXQ30 100   0,54   0,54%

Pemerintah tak akan impor beras kalau ini tercapai


Senin, 25 Mei 2015 / 21:12 WIB
ILUSTRASI. Simak sinopsis dan trailer film Studio Ghibli terbaru berjudul The Boy and The Heron garapan Hayao Miyazaki.


Sumber: Kompas.com | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Pemerintah memperkirakan, tidak akan ada impor beras untuk cadangan pemerintah tahun ini jika estimasi produksi di panen gadu (di musim kering) tercapai, dan Perum Bulog bisa melakukan penyerapan sebesar 30% dari total produksi. 

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Srie Agustina menjelaskan, pada panen gadu yakni Juni-Juli akan diperoleh produksi sebanyak 7,1 juta ton, terdiri dari panen Juni sebanyak 3,1 juta ton dan panen Juli sebanyak 4 juta ton. 

"Dengan kebutuhan 5,5 juta ton, kita akan surplus produksi sebanyak 1,6 juta ton," kata Srie, Jakarta, Senin (25/5). 

Dia bilang, jika melihat data-data yang ada saat ini, pemerintah kemungkinan besar tidak perlu melakukan importasi. Namun, keputusan untuk tidak mengimpor juga tergantung kemampuan penyerapan Bulog. 

"Sejauh mana penyerapannya. Kalau Bulog bisa menyerap 30%-nya saja itu sudah cukup," ujar Srie. 

Lebih lanjut dia menegaskan, impor beras umumnya diambil jika peningkatan produksi di bawah 5%. 

Namun, Srie mengatakan, impor beras dari tahun ke tahun menurun. Sepanjang 2014 lalu, pemerintah mengeluarkan izin impor untuk Bulog sebanyak 500.000 ton. "Dan direalisasikan hanya 425.000 ton," kata Srie. (Estu Suryowati)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
11.11
Kontan Academy
[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×