Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menyiapkan skema Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk mempercepat realisasi proyek gasifikasi batubara menjadi dimethyl ether (DME).
Proyek ini bertujuan menjadi substitusi impor liquefied petroleum gas (LPG) yang masih tinggi mencapai Rp 80 triliun per tahun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemberian status KEK akan membuka jalan bagi kemudahan investasi, baik dari sisi fiskal maupun nonfiskal.
"Ini penting, beberapa proyek sudah kami berikan KEK untuk DME," kata Airlangga dalam Indonesia Mining Forum 2025 melalui siaran YouTube, Kamis (31/7).
Baca Juga: Pemerintah Dorong Hilirisasi Batubara untuk Gantikan Impor Jumbo LPG Rp 80 Triliun
Sebagai informasi, proyek DME berbasis batu bara selama ini mandek, meski telah lama diproyeksikan menjadi solusi untuk menekan impor LPG. Melalui KEK, pemerintah menawarkan insentif perpajakan, kemudahan bea masuk, serta dukungan dari sisi perizinan dan tenaga kerja.
Airlangga menekankan fasilitas capex juga dapat diberikan, terutama untuk pengadaan permesinan. Tak hanya itu, pemerintah membuka kemungkinan penugasan PT Pertamina (Persero) sebagai offtaker DME hasil produksi proyek tersebut.
“Undang-undangnya sudah siap. Pemerintah berikan kemudahan KEK. Artinya, fasilitas perpajakan diberikan, fasilitas capex, offtaker harusnya bisa diberikan pemerintah dalam hal ini Pertamina,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan proyek DME bisa mulai berjalan dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
Sebelumnya dalam catatan KONTAN, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengungkap tanggapan para pengusaha terkait target pemerintah lewat Satgas Hilirisasi yang membidik enam proyek hilirisasi batubara menjadi Dimetyl Ether (DME) senilai Rp 164 triliun.
Baca Juga: Membedah Sentimen-Sentimen Utama yang Menekan Harga Komoditas Batubara dan Emitennya
Pelaksana Tugas Direktur Eksekutif APBI Gita Mahirani mengatakan bahwa saat ini pihaknya telah mengkaji jenis produk hilir batubara, tak hanya DME.
"Terkait pengembangan hilirisasi, perusahaan yang diwajibkan tengah mengkaji jenis produk hilir yang paling sesuai, termasuk DME," ungkap Gita kepada Kontan, Kamis (24/07).
Masalah masih sama, tantangan berada pada nilai keekonomian yang dianggap masih belum sesuai, karena mahalnya teknologi DME dianggap akan berpengaruh pada harga akhir barang yang digadang-gadang menjadi substitusi LPG itu.
"Dari sisi tantangannya ada pada nilai keekonomian dan besarnya investasi yang diperlukan. Selain itu transfer teknologi juga diperlukan," katanya.
"Karena diperlukan investasi yang besar maka kepastian pasar penyerap DME ini sangat dibutuhkan," tambah Gita.
Asal tahu saja, enam proyek DME ini masuk ke dalam sub-proyek hilirisasi sektor minerba dari total 18 proyek hilirisasi yang telah diajukan pada Selasa (22/07) lalu.
"Agenda hilirisasi sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam keputusan Presiden, kami ada sekitar 18 proyek yang sudah siap pra FS. Dengan total investasi sebesar US$ 38,63 miliar, atau setara dengan Rp 618,3 triliun," ungkap Bahlil, di Kantor ESDM, Jakarta, Selasa (22/07).
Baca Juga: Danantara Masih Mengkaji Proyek DME Batubara
Adapun, khusus DME, target pembangunan proyek tersebar di enam daerah potensial Indonesia, dengan daftar sebagai berikut:
(A) Bulungan, Kalimantan Utara
(B) Kutai Timur, Kalimantan Timur
(C) Kota Baru, Kalimantan Selatan
(D) Muara Enim, Sumatra Selatan
(E) Pali, Sumatera Selatan
(F) Banyuasin, Sumatera Selatan
Dalam perhitungan Satgas Hilirisasi, jika keenamnya dibangun, maka memerlukan total investasi senilai Rp 164 triliun.
Selanjutnya: Bank Mandiri Kembangkan Kewirausahaan Purna PMI Malang Lewat Program Bapak Asuh
Menarik Dibaca: Promo Indomaret Minyak Goreng Hemat hingga 6 Agustus 2025, Ada Ekstra Diskon Rp 5.000
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
