Reporter: Herlina KD | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Memasuki tahun 2013, pemerintah telah menyiapkan pendanaan awal tahun untuk menjamin kegiatan operasional pemerintahan. Dana awal tahun ini berfungsi untuk memastikan kegiatan operasional di seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) sebelum anggaran APBN 2013 cair.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo menjelaskan di awal tahun pemerintah biasanya mengalokasikan dana untuk mendukung operasional sebelum dana APBN cair. "Kita mengalokasikan sekitar Rp 30 triliun- Rp 40 triliun untuk pendanaan di awal tahun," jelasnya Kamis (3/12).
Ia menambahkan anggaran tersebut akan digunakan untuk belanja pegawai dan belanja barang di awal tahun. Biasanya, pemerintah mengalokasikan dana awal tahun sesuai kebutuhan pengeluaran pemerintah dalam tiga bulan pertama setiap tahunnya. Dana ini akan diambil dari Saldo Anggaran Lebih (SAL).
Agus menuturkan, dalam penghitungan sementara, pemerintah membukukan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sekitar Rp 25 triliun. Namun, ia menuturkan Silpa ini masih mungkin bergerak karena adanya tambahan penerimaan pajak di tanggal 31 Desember 2012.
Kondisi yang sama juga bakal terjadi pada defisit anggaran. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Agus Suprijanto mengungkapkan, dalam penghitungan sementara realisasi defisit anggaran APBNP 2012 sebesar Rp 155,8 triliun. "Defisit anggaran ini setara dengan 1,89% dari PDB," ujarnya Rabu malam (2/1).
Agus Suprijanto menambahkan, saat ini ia masih harus mengonsolidasikan Silpa akhir tahun 2012. Pasalnya, pada tanggal 31 Desember 2012 pemerintah masih membukukan penerimaan pajak sekitar Rp 5 triliun.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rachmany menjelaskan pada tanggal 31 Desember 2012 Ditjen Pajak tetap membuka layanan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). "Hasilnya lumayan besar (setoran pajak) yang masuk," ungkapnya.
Fuad mengakui, melorotnya kinerja perusahaan pertambangan sebagai imbas penurunan harga komoditas global memang berdampak pada penerimaan pajak tahun ini. Meski begitu, Ditjen Pajak terus berupaya mendorong penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sampai akhir tahun 2012, ia memperkirakan realisasi penerimaan pajak masih bisa mencapai sekitar 95% dari target APBNP 2012.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
