Reporter: Fahriyadi | Editor: Dadan M. Ramdan
JAKARTA. Indonesia memang rawan bencana alam, mulai dari banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami hingga gunung meletus. Kendati dilingkupi aneka potensi bencana, pemerintah hanya menyiapkan anggaran Rp 500 miliar untuk penanganan dampak bencana tersebut.
Penilaian Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ida Fauziah, Rp 500 miliar memang belum ideal bagi tanggap darurat bencana alam secara nasional. Sebab, Indonesia amat luas, sementara potensi risiko akibat bencana alam amat segede gunung. "Tapi mau tak mau, dananya harus dimaksimalkan," katanya, Rabu (26/12).
Nada lebih optimistis keluar dari Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono. Dia mengklaim, pemerintah siap dan mampu menanggulangi bencana alam meski anggaran penanggulangan bencana alam terbatas. "Pemerintah memiliki rencana penanggulangan bencana yang baik," klaimnya.
Agung menampik anggapan bahwa pemerintah tidak siap menangani bencana alam selama ini. Dia menjelaskan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah berdiri di 395 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. "Ini sudah 70% dari total kabupaten di Indonesia," terangnya.
Persoalannya, optimisme Agung Laksono itu tak setimpal dengan kerugian akibat bencana alam. Tahun ini sebagai contoh. Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif, selama tahun 2012, sebanyak 487 korban jiwa tewas, 675.076 orang mengungsi dan 33.847 rumah rusak akibat bencana. "Secara material, kerugian mencapai Rp 30 triliun," imbuh Syamsul.
Menurut dia, anggaran Rp 500 miliar hanya cukup untuk penanggulangan bencana alam yang terjadi di akhir tahun ini sampai tahun depan. Kata Syamsul, banjir, longsor, dan puting beliung paling dominan selama tahun 2012. Kemungkinan besar, bencana serupa akan berulang sepanjang tahun 2013.
Di sisi lain, upaya mencegah bencana alam alam juga perlu modal besar. Tengok saja rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun deep tunnel atau waduk air bawah tanah yang membentang dari Cawang hingga Pluit sedalam 16 meter. Jokowi berharap, penyelesaian deep tunnel ini bisa mengatasi banjir di Jakarta.
Berapa anggarannya? Menurut Jokowi, taksiran kebutuhan biaya proyek ini Rp 16 triliun. "Awal Januari nanti saya putuskan, dari Jalan MT Haryono-Pluit," jelas Jokowi. Dus, lebih baik banyak berdoa agar tidak ada lagi bencana alam di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
