Reporter: Agus Triyono | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono dan Pemerintahan terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) terus mematangkan transisi pemerintahan. Saat ini, salah satu pembahasan yang menjadi fokus tim transisi Jokowi-JK adalah struktur kabinet pemerintahan baru.
Kini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan RB) tengah menyiapkan kajian struktur kabinet pemerintahan Jokowi-JK. Kajian ini untuk membantu pemerintahan baru menyusun kabinet yang efektif dan efisien.
Eko Prasodjo, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), mengatakan, ada beberapa hasil kajian kementeriannya terkait perampingan kabinet yang akan diberikan kepada Jokowi-JK. Beberapa di antaranya adalah, pertama, pemisahan dan penggabungan kementerian dan lembaga.
Hasil kajiannya terkait penanganan kependudukan di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans), Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Menurut Eko, berdasarkan hasil kajian Kempan RB, fungsi kependudukan di tiga instansi ini memiliki hubungan tugas. Karena itu, Kempan RB menyarankan koordinasi kependudukan di tiga instansi itu harus dipangkas oleh pemerintahan baru.
Eko mencontohkan, fungsi mobilitas penduduk ada di Kemnakertrans, mortalitas dan natalitas di BKKBN. Sementara administrasi kependudukan di Kemdagri. "Kalau bicara consolidated structure, harus dihubungkan satu sama lain. Apakah melalui perbaikan proses kerja atau membentuk lembaga sendiri," kata Eko, Kamis (28/8).
Kedua, Kempan RB juga mengkaji fungsi pendidikan. Lembaga yang menangani fungsi pendidikan harus dipisah jadi dua. Yakni, kementerian pendidikan dan kebudayaan ditugaskan menangani pendidikan karakter dan budaya. Sedangkan Kementerian Pendidikan tinggi menangani inovasi, riset, dan teknologi. "Itu bisa dikelompokkan ulang," imbuh Eko.
Eko menegaskan, kedua hasil kajian Kempan RB itu dalam waktu dekat akan diserahkan kepada Jokowi- JK. Kepastian ini diberikan setelah Rabu (27/8) malam SBY dan Jokowi bertemu di Bali.
Pangkas kementerian
Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar menegaskan, berdasarkan kajian Kempan RB, presiden mendatang perlu memangkas minimal enam sampai sembilan kementerian agar roda pemerintahan berjalan efektif. "Dengan kondisi sekarang, idealnya 25-28 kementerian. Saat ini ada 34 kementerian," ujar Azwar.
Namun, Azwar membantah jika kajian struktur kabinet Kempan RB sebagai campur tangan pemerintah SBY. Dia bilang, setiap pergantian pemerintahan, kementerian yang dipimpinnya selalu memberikan kajian perbaikan pemerintahan baru. Apalagi, kata dia, Presiden SBY telah memerintahkan secara khusus kepada para menteri membantu proses transisi.
Andi Widjajanto, Deputi Tim Transisi menyambut baik niat Pemerintahan SBY-Boediono memberikan masukan soal struktur kabinet Jokowi-JK. "Itu jadi masukan berharga. Kami yakin apa yang mereka susun dengan kami sama dan sesuai dengan UU Kementerian Negara," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
