kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.543.000   4.000   0,26%
  • USD/IDR 15.838   -98,00   -0,62%
  • IDX 7.384   -108,06   -1,44%
  • KOMPAS100 1.138   -20,96   -1,81%
  • LQ45 901   -18,70   -2,03%
  • ISSI 224   -1,86   -0,82%
  • IDX30 463   -11,32   -2,38%
  • IDXHIDIV20 560   -12,38   -2,16%
  • IDX80 130   -2,40   -1,81%
  • IDXV30 139   -1,66   -1,18%
  • IDXQ30 155   -3,12   -1,97%

Pemerintah pulangkan staf KBRI di Libia


Senin, 21 Maret 2011 / 18:46 WIB
Pemerintah pulangkan staf KBRI di Libia
ILUSTRASI. Warga mengenakan masker di Hanoi, Vietnam. REUTERS/Kham


Reporter: Hans Henricus Benedictus | Editor: Rizki Caturini

JAKARTA. Gejolak politik di Libya semakin panas. Pemerintah pun mengambil sikap dengan memangkas jumlah personel staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tripoli Libia.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, KBRI di Tripoli tetap berfungsi meskipun ada pengurangan staf. "Kami sudah laporkan ke Presiden, intinya KBRI tetap buka namun jumlah stafnya dikurangi," kata Marty di Istana Negara, Senin (21/3).

Dia menjelaskan, pemerintah memulangkan 9 orang staf KBRI bersama 11 orang tenaga kerja Indonesia, Senin (21/3). Tapi, masih ada 2 diplomat termasuk Duta Besar dan 2 staf lokal tetap bertugas di KBRI.

Tujuannya untuk membantu WNI yang masih berada di Libia. "Sudah 839 orang keluar dari Libya melalui Tunisia," ujar Marty. Tapi, ia enggan memastikan sampai kapan KBRI di Tripoli tetap dibuka. Yang jelas, pemerintah terus mengawasi da mengevaluasi kondisi di Libia.

Selain itu, staf KBRI yang masih tinggal di Tripoli diberikan kewenangan segera menutup KBR jika kondisinya makin memburuk. "Karena mereka yang paling bisa memberikan penilaian terhadap keadaan," imbuhnya.

Menurutnya, pemerintah Indonesia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa mengimbau komunitas internasional mengutamakan perlindungan terhadap masyarakat sipil dalam menyelesaikan masalah Libia. Sikap pemerintah itu disampaikan lewat surat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki Moon.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×