kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45920,31   -15,20   -1.62%
  • EMAS1.345.000 0,75%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pemerintah pastikan tak akan membedakan pelayanan vaksinasi gratis dan mandiri


Kamis, 03 September 2020 / 18:55 WIB
Pemerintah pastikan tak akan membedakan pelayanan vaksinasi gratis dan mandiri
ILUSTRASI. Vaksin Corona. REUTERS/Diego Vara


Reporter: Ratih Waseso | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri BUMN yang juga Ketua Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir menyampaikan ada dua skema dari pelaksanaan vaksinasi masal yang direncanakan awal tahun depan. Skema pertama ialah vaksinasi gratis dari pemerintah dan vaksinasi mandiri bagi masyarakat mampu.

Erick menegaskan meski terdapat vaksinasi mandiri, tak berarti nantinya peserta vaksin mandiri akan didahulukan. Ia menjelaskan tetap akan ada sinkronisasi penjadwalan dari vaksinasi masal nanti.

"Kemarin teman-teman pengusaha di Kadin bilang ya mereka siap bayar, tapi bukan nanti yang bayar didahulukan dengan yang gratis. Ngga juga, ini yang jangan diputar balikkan. Nanti ada sinkronisasi jadwal, data jadi bukan juga yang diputar balikkan seakan-akan pemerintah mencari uang," jelas Erick dalam virtual konferensi pers pada Kamis (3/9).

Selain itu, Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, disebut Erick mendapat usulan adanya tim penilaian vaksin. Tim penilai vaksin nantinya akan bertugas menentukan penggunaan vaksin, yang juga akan menepis anggapan bahwa vaksin diperdagangkan.

Baca Juga: Ada 1,5 juta dokter dan perawat yang diprioritaskan jalani suntik vaksin Covid-19

Pihaknya akan mendiskusikan usulan adanya tim penilaian vaksin tersebut dengan Kepala Satgas Penanganan Covid-19, Menteri Kesehatan, serta Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala BRIN.

"Saya rasa sangat bagus masukkannya, karena jangan sampai nanti suudzon vaksin ini jadi perdagangan yang menguntungkan sebagian orang," ungkapnya.

Nantinya tim penilaian vaksin akan berkedudukan sebagai pelengkap di Satgas Penanganan Covid-19, bukan berdiri sebagai tim sendiri.

"Apakah tadi ada tim baru, Saya rasa ngga ada tapi tim ini akan melengkapi daripada tim Satgas," ujarnya.

Baca Juga: Terus bertambah, ini daftar 18 negara yang sudah resesi

Saat ini Indonesia baru fokus mendapatkan 70% vaksin dari total penduduk sekitar 273 juta jiwa. Jumlah tersebut belum termasuk penduduk berusia 18 tahun, lantaran memang belum ada uji klinis pada penduduk usia itu. Serta penduduk usia 18 tahun dianggap memiliki daya tahan tubuh yang sangat bagus.

"Karena memang tadi secara vaksinnya belum diujicobakan, tetapi juga daya tahan tubuhnya masih sangat bagus. Bukan berarti nanti generasi muda dikorbankan, nanti ada lagi yang melintir generasi muda dikorbankan gara-gara ini, itu engga," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP) Negosiasi & Mediasi Penagihan yang Efektif Guna Menangani Kredit / Piutang Macet

[X]
×