Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Handoyo
Bahlil menambahkan untuk merealisasikan target akhir tahun pihaknya membentuk tim ke daerah untuk mengatasi permasalahan investasi baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Sebab, soal perizinan Kementerian/Lembaga (K/L) sudah tersinergi dalam Online Single Submission (OSS).
Baca Juga: Menelisik arah investasi tahun depan menurut para ekonom
Kebijakan tersebut berlandaskan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha yang ditanda tangani Presiden Joko Widodo pada 22 November 2019. Sebab, masalah perizinan K/L yang selama ini berbelit bahkan bisa melibatkan lebih dari dua K/L, sehingga untuk merealisasikan investasi cenderung lebih lama.
Dus, kewenangan tersebut diyakini dapat membantu realisasi investasi di tahun 2020. BKPM menargetkan tahun depan realisasi investasi naik sekitar 10,5% dari target tahun ini atau setara Rp 886 triliun.
Dari target itu, outlook realisasi penanaman modal sektor sekunder atau manufaktur/hilirisasi sebesar Rp 246,3 triliun. Sementara target sebaran investasi berkualitas sebanyak Rp 404,01 triliun di mana secara lokasi akan diarahkan ke luar Jawa.
Baca Juga: Pemerintah fasilitasi akses pendanaan pembangunan smelter
Skema ini diharapkan dapat satu arah dengan visi Presiden RI Joko Widodo untuk memperluas lapangan kerja. Sehingga, Sumber Daya Manusia (SDM) di luar Jawa terpacu meningkatkan kualitas.
“Untuk daerah kamu buat Satgas khusus, turun ke tingkat daerah membantu teman-teman di pusat atas permasalahan investor. Ini sambil menunggu Omnibus Law, tapi sambil menunggu BKPM blusukan ke daerah,” papar Bahlil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
