Reporter: Agus Triyono | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Pemerintah ngotot jalankan Proyek Listrik 35.000 MW. Mereka ngotot tidak akan merevisi proyek tersebut.
Pramono Anung, Sekretaris Kabinet mengatakan, keputusan tersebut diambil dalam Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) di Kantor Presiden yang dilaksanakan di Kanto Presiden, Kamis (5/1). Pemerintah mengakui, untuk mencapai target 35.000 MW saat ini bukan perkara mudah.
PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bahkan telah membuat perkiraan, proyek tersebut kemungkinan hanya akan tercapai kurang lebih 20.000 MW- 22.000 MW saja. "Tapi, presiden tetap menetapkan, target 35.000 MW," katanya.
Ignasius Jonan, Menteri ESDM mengatakan, keputusan untuk mempertahankan target 35.000 MW dilakukan sebagai antisipasi. Walaupun menurut perhitungan Kementerian ESDM, kebutuhan total minimal listrik dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5%-6% hanya sekitar 19.600 MW, pemerintah tidak ingin kecolongan.
Pemerintah ingin menyediakan cadangan sebagai antisipasi atas kemungkinan lonjakan kebutuhan. "Karena bangun infrastruktur listrik itu tidak mudah seperti bangun jaringan telpon sebentar jadi," katanya.
Sebagai catatan, Program Listrik 35.000 MW dibuat pada awal pemerintahan Presiden Jokowi. Program tersebut dibuat dengan asumsi, pertumbuhan ekonomi pada akhir masa Pemerintahan Jokowi bisa mencapai 7%.
Tapi, sampai tahun kedua Pemerintahan Jokowi, pertumbuhan ekonomi Jokowi baru berada di kisaran 5%. Atas kondisi itulah Jokowi memerintahkan menterinya untuk menghitung ulang proyek tersebut.
Hitung ulang dia minta dilakukan dengan mempertimbangkan beberappa faktor. Pertama, konsumsi listrik nasional dan perkiraannya ke depan. Kedua, kemampuan keuangan PLN.
"Kelebihan saya kira tidak apa- apa, tapi hitung hati- hati, jangan sampai nanti kelebihan menimbulkan pemborosan di PLN, karena apapun itu bisa menimbulkan beban tinggi dan itu kita sendiri yang bayar," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
