Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pemerintah mengaku belum menyetujui permintaan anggaran khusus untuk dana aspirasi. Usul ini padahal sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebesar Rp 20 miliar per anggota.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumulo mengatakan, pemberian dana aspirasi akan memunculkan risiko. Misalnya saja, pemerintah khawatir dana aspirasi ini justru menyebabkan realisasi anggaran tidak efektif.
Sebab, keberadaan dana aspirasi memang rawan disalahgunakan. Meskipun tidak dilakukan oleh anggota DPR, tetapi risiko pemotongan tetap besar karena dana ini akan dialirkan ke daerah.
Apalagi, tidak ada yang bisa menjamin jika anggota DPR yang menerima dana aspirasi bisa mengontrol penggunaannya di daerah. "Apalagi, anggota DPR tidak berwenang memberikan sanksi kepada Kepala Daerah atas penggunaan dana itu," ujar Tjahjo, Rabu (24/6) di Istana Negara, Jakarta.
Memang, salah satu alasan DPR meminta anggaran aspirasi ini untuk mendukung pembangunan di daerah. Jika daerah pemilihan anggota DPR ini berasal dari Kabupaten/Kota, maka dana akan mengalir ke Kecamatan dan Desa mana yang memberikan suara terbanyak pada sang anggota.
Oleh karena itu, menurut Tjahjo, pemerintah akan membahas keputusan DPR tersebut. Karena sampai saat ini presiden Joko Widodo (Jokowi) memang belum menyatakan persetujuannya.
Namun demikian, Tjahjo mengungkapkan akan ada titik temu antara pemerintah dan DPR. Belum tentu pemerintah menolaknya, tetapi belum tentu juga menerimanya. Apalagi, pemerintah memeang sedang berusaha memperlebar ruang fiskalnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
