kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.509.000   -9.000   -0,36%
  • USD/IDR 18.228   -24,00   -0,13%
  • IDX 5.311   60,47   1,15%
  • KOMPAS100 686   7,92   1,17%
  • LQ45 549   5,67   1,04%
  • ISSI 170   2,02   1,21%
  • IDX30 310   3,36   1,09%
  • IDXHIDIV20 420   3,32   0,80%
  • IDX80 79   0,94   1,19%
  • IDXV30 114   1,41   1,25%
  • IDXQ30 105   1,16   1,12%

Pemerintah membahas kenaikan PTKP bersama DPR


Rabu, 30 Mei 2012 / 22:33 WIB
ILUSTRASI. Suasana vaksinasi Covid-19 untuk pelaku UMKM dan pekerja pusat perbelanjaan di Neo Soho Mall, Jakarta Barat. KONTAN/Baihaki.


Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Cipta Wahyana

JAKARTA. Kementerian Keuangan mulai serius membahas rencana kenaikan ambang batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rabu (30/5), Menteri Keuangan Agus Martowardojo tampak menyambangi gedung DPR untuk menemui para wakil rakyat.

Sekedar mengingatkan, pemerintah ingin menaikkan batas PTKP untuk wajib pajak yang belum memiliki tanggungan (belum berkeluarga) menjadi Rp 24,3 juta per tahun atau setara sekitar Rp 2 juta perbulan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan batas PTKP sebelumnya yang hanya Rp 15,8 juta per tahun.

Agus memang belum bisa memastikan kapan PTKP baru ini akan mulai berlaku. Namun, timnya telah membuat simulasi dampak kenaikan pendapatan tidak kena pajak tersebut. Agus memperkirakan, akibat kebijakan baru ini, penerimaan pajak perorangan akan merosot Rp 13,3 triliun dalam satu tahun.

Meski begitu, kenaikan PTKP dapat membuat perekonomian Indonesia berputar lebih cepat. Maklum, kebijakan ini akan membuat jumlah pendapatan yang bisa dibelanjakan (disposable income) masyarakat meningkat. Ujungnya, belanja masyarakat akan meningkat dan ini bisa kembali memicu peningkatan pajak. Misalnya pajak pertambahan nilai (PPN).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
The Capital Lab: Masterclass Corporate Finance & Capital Markets [Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership

[X]
×