Reporter: Bambang Rakhmanto, Uji Agung Santosa | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Pemerintah kemungkinan akan kembali menaikkan kuota impor beras dalam waktu dekat. Untuk itu pemerintah akan mengandeng Pakistan dalam kerjasama penyediaan stok beras untuk kebutuhan impor melalui kerjasama G to G atau pemerintah ke pemerintah. Pakistan akan menjadi negara ke-3, selain Thailand dan Vietnam yang telah melakukan ikatan perjanjian sebelumnya.
Kerjasama G to G untuk penyediaan beras mencapai 1 juta ton tersebut dikatakan oleh Direktur Utama Perum Bulog Soetarto Alimoeso. Ia mengatakan Pakistan melalui duta besarnya telah menawarkan kerjasama tersebut kepada Perum Bulog menyusul surplus beras di negaranya kurang lebih sebesar 1 juta ton. Bahkan Menteri Perdagangan Marie Elka Pengestu direncanakan akan bertolak ke Pakistan bulan ini untuk merealisasikan tawaran tersebut.
“Jadi supaya kalau sewaktu-waktu kita perlu, tinggal menggunakan MoU saja," katanya. Sedangkan mengenai berapa jumlah sebenarnya beras yang akan diimpor oleh Indonesia, Sutarto menutup mulutnya rapat-rapat.
Ia mengatakan, dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa secara jelas dikatakan bahwa tidak ada seorangpun yang boleh membocorkan berapa besar volume total impor yang akan dilakukan pemerintah termasuk strateginya.
"Supaya trader tidak bermain dan mendapatkan harga yang murah. Setelah deal maka kita baru mengumumkan, supaya harga tidak naik," katanya. Ia menambahkan, pemerintah memang sengaja untuk memotong jalur impor melalui trader dan lebih menyukai impor dengan sistem G to G atau eksportir langsung untuk mendapat harga lebih murah.
Dalam rapat Badan Anggaran DPR RI, Selasa (7/12) ini yang diikuti oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Dirut Bulog Soetarto Alimoeso, DPR akhirnya menyetujui penambahan anggaran sebesar Rp 1,228 triliun untuk menjaga ketahanan pangan nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
