Reporter: Grace Olivia | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berupaya meningkatkan efektivitas bantuan sosial kepada masyarakat kelas bawah. Salah satunya dengan mendorong masyarakat penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) lebih berdaya dan mampu membuka usaha.
Tujuan tersebut merupakan salah satu latar belakang penyaluran kredit usaha ultramikro (UMi) . Sejak 2017, UMi memfasilitasi para penerima PKH yang memiliki usaha.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto mengatakan, dari sekitar 9,39 juta penerima PKH saat ini, terdapat 118.962 orang yang difasilitasi oleh pembiayaan UMi.
Baca Juga: Kemensos klaim urai masalah PKH di Sampang Madura
"Jadi dia tidak hanya lulus dari kategori masyarakat miskin, tetapi juga dibantu diberdayakan supaya punya usaha,” ujar Andin saat ditemui usai acara Pasar Rakyat di Lapangan Banteng, Jumat (30/8).
Tak sampai di situ, Andin mengatakan, pemerintah juga mendorong agar masyarakat penerima bantuan sosial bisa terus ’naik kelas’ dari penerima PKH, menjadi penerima kredit UMi, penerima mini KUR (kredit usaha rakyat), hingga penerima KUR.
Saat ini data mencatat, terdapat 9.994 penerima UMi yang telah naik kelas dan mendapatkan KUR.
Baca Juga: Pemerintah alokasikan anggaran kesehatan Rp 132,2 triliun di tahun 2020
Adapun, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan mencatat, total penyaluran Kredit Ultramikro (UMi) telah menyentuh Rp 2,78 Agustus hingga akhir Agustus 2019. Total pelaku usaha penerima UMi mencapai 1,2 juta orang.
Andin mengatakan, pemerintah akan terus memperluas penyaluran kredit UMi ke seluruh Indonesia. Kredit dengan nilai pinjaman maksimal Rp 10 juta ini diharapkan tersalur kepada 1,6 juta peserta secara akumulatif pada 2020.
“Kita terus perbaiki mekanisme penyaluran, perluas juga kerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) karena pemda yang lebih tahu masyarakatnya seperti apa,” tutur Andin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
