Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Harris Hadinata
JAKARTA. Pemerintah akan mendorong pembangunan infrastruktur seperti pembangkit listrik atawa power plant di Papua. Infrastruktur ini merupakan sarana pendukung pengoperasian smelter di Papua.
Hal ini seiring permintaan pemerintah kepada PT Freeport Indonesia untuk membangun smelter di Papua. Sebelumnya, setelah sempat menyetujui rencana Freeport membangun smelter di Gresik, pemerintah meralat hal tersebut dan menolak pembangunan smelter di luar Papua.
Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, pemerintah meminta pemerintah Provinsi Papua untuk menggunakan dana Otonomi Khusus yang setiap tahun diberikan oleh pemerintah pusat.Dana itu disinyalir mencapai tidak kurang dari Rp 35 triliun. "Itu salah satu pesan pak Presiden," kata Sudirman, Senin (2/2) di Jakarta.
Namun demikian, sebelum menggunakan dana itu pemerintah akan meminta Freeport untuk ikut membangun power plant. Sebab, power plant merupakan syarat mutlak keberadaan smelter. Saat ini, pemerintah memiliki waktu enam bulan sesuai dengan perpanjangan nota kesepahaman renegosiasi yang dibuat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
