Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 menjadi 6,27% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Defisit APBN tahun ini pun melebar dari rencana defisit semula di level 5,07% yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020.
Secara nominal, defisit APBN tahun ini melebar menjadi Rp 1.028,5 triliun dari proyeksi defisit sebelumnya yang sebesar Rp 852,9 triliun.
Baca Juga: Lelang SUN besok diprediksi banjir peminat, ini penyebabnya
Adapun dengan defisit yang melebar, maka pembiayaan APBN akan dilakukan melalui beberapa cara. Beberapa diantaranya adalah, pemerintah berencana melakukan penerbitan surat berharga negara (SBN) domestik dan valuta asing (valas) senilai US$ 10 miliar - US$ 14 miliar.
Selain itu, pemerintah juga akan melakukan pinjaman program dari development partners, baik bilateral maupun multilateral dengan nilai antara US$ 6 miliar - US$ 8 miliar.
Menanggapi hal tersebut, Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Riza Annisa Pujarama mengatakan, akan cukup berat bagi pemerintah dalam membayar beban utang pasca pandemi Covid-19 selesai.
"Hal ini akan berdampak setidaknya pada kemampuan fiskal pemerintah dan beban utang lintas generasi. Recovery ekonomi ke keadaan semula sebelum wabah Covid-19 akan membutuhkan waktu.
Sementara itu, perubahan perilaku ekonomi akan berubah sehingga cara-cara lama dalam mengelola utang setidaknya akan ikut berubah," ujar Riza kepada Kontan.co.id, Senin (1/6).
Baca Juga: COVID-19 bikin utang pemerintah tambah besar, bagaimana pelunasannya?
Untuk itu, Riza mengatakan perlu adanya penyesuaian dan perubahan pada struktur ekonomi. Ia menjelaskan, hal yang paling penting dan perlu diperhatikan dalam membayar utang adalah kemampuan penerimaan negara.
Menurut dia, pemerintah perlu lebih cermat dalam membidik dan mengejar target perpajakan. Di dalam hal ini, pemerintah tidak bisa memaksakan pertumbuhan penerimaan pajak yang tinggi. Artinya, pemerintah dalam hal ini pemerintah perlu lebih rasional.
