JAKARTA. Pemerintah memberikan tenggat waktu sebulan bagi PTTEP Australasia untuk menverifikasi klaim ganti rugi atas pencemaran Laut Timor. Jangka waktu itu terhitung sejak 26 Agustus lalu.

Ketua Tim Penanganan Tumpahan Minyak Laut Timor Freddy Numberi mengatakan, verifikasi dilakukan lantaran yang membayar klaim sebesar Rp 22 triliun tersebut berasal dari pihak asuransi. "Biasanya asuransi tidak begitu saja mengeluarkan uang," kata Freddy usai mengikuti rapat di kantor Menteri Koordinator Perekonomian, Selasa (31/8).

Pemerintah sendiri optimistis klaim tersebut bisa dibayar. Sebab, klaim ganti rugi tersebut berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan tim penelitian di lapangan. Jika tidak, pemerintah akan membawa masalah pencemaran akibat tumpahan minyak di Blok Montara pada Agustus 2009 lalu ini ke pengadilan internasional.