Pemerintah belum restui ADB terbitkan surat utang berdenominasi rupiah

Reporter: Bambang Rakhmanto | Editor: Edy Can

JAKARTA. Keinginan Bank Pembangunan Asia (ADB) menerbitkan surat utang berdenominasi rupiah harus ditahan dulu. Pasalnya, pemerintah belum memberikan izin.

Pemerintah beralasan ingin melakukan pembenahan internal dan koordinasi terlebih dahulu serta membahasnya dengan Bank Indonesia (BI). Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan pemerintah sedang mempersiapkan sistem treasury management dan system asset ability management yang lebih baik. “Jika ini sudah terwujud kami baru bisa mengelola pinjaman- pinjaman luar negeri,” katanya, akhir pekan lalu.

Sebelumnya ADB berkeinginan menerbitkan surat utang dengan mata uang rupiah. Hasil penjualan surat utang itu kemudian akan dipinjamkan ke pemerintah.

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto mengatakan prioritas utama pemerintah hingga saat ini tetap pembiayaan dalam negeri. "Jadi sukuk global masih ada dan dalam negeri juga masih ada. Jadi belum minat untuk penuhi permintaan ADB,” ucap Rahmat. Lagipula, Rahmat mengatakan, peringkat utang Indonesia dengan ADB tak jauh berbeda.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Nasional

ADB pinjaman dana US$ 500 juta untuk pengelolaan DAS Citarum

Investasi

Proyeksi ADB membuat mata uang Asia berkibar

Internasional

ADB naikkan proyeksi pertumbuhan Asia jadi 8,2%

Nasional

ADB: Utang Indonesia Belum Mengkhawatirkan