Pemerintah Bangun 10 Universitas Republik Indonesia, Apa Urgensinya ?

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan membangun 10 Universitas Republik Indonesia (URI) usai dilantiknya Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto sebagai pemimpin lembaga tersebut.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Abdullah Ubaid Matraji menilai pembentukan kampus baru diluar dari wewenang lembaga pendidikan akan menimbulkan polemik. 

"Secara tata kelola, memisahkan pengelolaan universitas dari kementerian yang membidangi pendidikan tinggi jelas tidak efektif dan merusak ekosistem," kata Abdullah pada Kontan.co.id, Jum'at (24/7/2026). 

Selain itu, Abdullah menilai pembangunan ini juga tidak menyelesaikan masalah yang ada di dunia pendidikan khususnya perguruan tinggi. 

Alih-alih membangun, Abdullah menilai pemerintah seharusnya bisa memperkuat ribuan perguruan tinggi neger maupun swasta yang sudah ada. 

"Jika pemerintah merasa kampus yang ada kurang berorientasi STEM atau kurang cepat mencetak SDM unggul, jawabannya adalah evaluasi kurikulum dan intervensi kebijakan di kementerian terkait, bukan malah membuat "jalur khusus" yang lepas dari sistem nasional," lanjutnya. 

Terpisah, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda menilai pembangunan kampus baru ini akan membebani keuangan negara. 

"Dengan kebutuhan dana yang besar untuk program prioritas presiden, saya khawatir pemerintah tidak punya celah fiskal yang cukup," terang Nailul. 

Baca Juga: Prabowo Siapkan Universitas Republik Indonesia, Fokus Cetak SDM Unggul Berbasis STEM

Alih-alih menggelontorkan uang untuk infrastruktur baru, Nailul menilai anggaran tersebut akan lebih efisien jika digunakan untuk mensejahterakan dosen dan guru. 

"Lebih baik untuk perbaikan kesejahteraan dosen dan guru yang didahulukan," jelas Nailul. 

Sebelumnya, Gubernur URI Donny Ermawan Taufanto memastikan bahwa operasional URI tetap bersinergi harmonis dengan kementerian teknis. 

Regulasi dan tata kelola perguruan tinggi maupun sekolah menengah tetap berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). 

Untuk kampus permanen, pemerintah telah menyiapkan lahan di kawasan Cikasungka, Bogor Utara, Jawa Barat. Lahan tersebut memanfaatkan bekas perkebunan kelapa sawit milik PTPN yang dialihfungsikan. 

Sementara untuk tahap awal, aktivitas operasional memanfaatkan kantor sementara di bekas gedung Kementerian BUMN di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. 

Ke depan, URI menyelenggarakan pendidikan jenjang sarjana (S1) dengan memberikan beasiswa penuh yang ditanggung oleh negara. Para lulusan akan memperoleh gelar akademik resmi layaknya perguruan tinggi pada umumnya, disokong oleh kerja sama dengan berbagai universitas unggulan internasional. Seluruh pembiayaan dan anggaran operasional URI dipastikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca Juga: Apa Itu Universitas Republik Indonesia? Ini Institusi Baru Bentukan Presiden Prabowo

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News