Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah berencana mengkaji ulang kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Pasalnya, kawasan yang digarap Agung Sedayu Group milik Konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan itu ditemukan memunculkan sejumlah persoalan.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan sejumlah permasalahan lokasi PSN PIK 2. Salah satunya adalah tak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Setelah kami cek PIK 2 ini, RTRW Provinsinya tidak sesuai, RTRW Kabupaten/Kota tidak sesuai, RDTR-nya (Rencana Detail Tata Ruang) belum ada,” ujarnya saat ditemui usai Media Gathering di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (28/11) malam.
Baca Juga: Terkait Dugaan Pelanggaran UU ITE soal PSN PIK-2, Said Didu Dipanggil Polisi
Kemudian, masalah lainnya adalah kawasan PSN PIK 2 bersinggungan dengan wilayah hutan lindung. Di mana, dari total luas lahan PIK 2 yakni 1.700 hektare (ha), 1.500 ha merupakan kawasan hutan lindung.
“Dari 1.700 (ha) kawasannya itu, 1.500 (ha)-nya adalah kawasan hutan lindung. Dan hutan lindung itu, sampai hari ini, belum ada penurunan status dari hutan lindung menjadi hutan konversi. Hutan konversi menjadi APL (Areal Penggunaan Lain) belum sama sekali. Ini ‘bola’ ada di tangan Menteri Kehutanan,” jelasnya.
Nusron mengungkapkan, dengan permasalahan di atas, pihaknya belum bisa menerbitkan rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Dengan begitu, pihaknya bakal mengkaji ulang kawasan tersebut.
Baca Juga: Jokowi Beri Status PSN dan KEK ke Proyek Konglomerat, Pengamat: Terkesan Dipaksakan
“Apakah saya akan memberikan rekomendasi KKPR atau tidak? Karena apa? Boleh tidak sesuai, sepanjang Menteri ATR/BPN memberikan rekomendasi KKPR. Kami sedang mengkaji, apakah kami harus (keluarkan rekomendasi KKPR) atau tidak, ya kan?” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
