kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45926,73   11,38   1.24%
  • EMAS1.310.000 -1,13%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pemerintah alokasikan dana VGF sebesar Rp 341 M


Senin, 29 Oktober 2012 / 16:55 WIB
Pemerintah alokasikan dana VGF sebesar Rp 341 M
ILUSTRASI. Arsenal dan Barcelona buka potensi pertukaran pemain, siapa saja?


Reporter: Herlina KD | Editor: Edy Can

JAKARTA. Pemerintah mengalokasikan dana pendukung kelayakan proyek infrastruktur (viability gap fund/VGF) sebesar Rp 341 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013. Namun, pemerintah belum mengeluarkan aturan soal dana VGF ini.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro mengatakan, aturan itu akan keluar sebelum akhir 2012 nanti. Menurutnya, VGF adalah skema yang baru bagi proyek infrastruktur dan baru pertama kali dijamin oleh pemerintah dalam APBN. Makanya, "Kami harus ekstra hati-hati dalam mengeluarkan aturan VGF," kata Bambang, Senin (29/10).

Dana VGF merupakan penjaminan pemerintah sebagai bentuk dukungan bagi investor yang akan membenamkan modalnya di proyek-proyek infrastruktur dengan tingkat pengembalian investasi yang kecil. Dengan jaminan ini, investor lebih tertarik untuk membenamkan investasinya di proyek infrastruktur pemerintah.

Sebelumnya, Deputi bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Deddy Priatna mengatakan beberapa proyek infrastruktur yang akan mendapatkan VGF antara lain proyek air minum Umbulan senilai US$ 300 juta - US$ 400 juta, proyek air minum Maros senilai US$ 50 juta, proyek pembangunan rel kereta api pengangkut batubara kalimantan, dan proyek pembangunan kereta api Bandara Soekarno Hatta.

Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengatakan, pemerintah telah mengkonsultasikan aturan VGF dengan para pakar internasional. Hanya saja, "Saat ini masih kami finalisasi (aturan VGF) sehingga kita bisa betul-betul nyaman dengan skemanya dan bagaimana menuangkannya dalam risiko fiskal," jelasnya beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pemerintah masih mematangkan skema VGF sehingga bisa sinkron dengan kebutuhan pendanaan infrastruktur di Indonesia. Mahendra bilang, sinkronisasi ini sangat penting untuk menghindari risiko yang terlalu besar.

Pemerintah tak ingin proses finalisasi ini berjalan terburu-buru yang justru mengakibatkan beleid yang dikeluarkan kurang lengkap. Tapi, Mahendra berharap sebelum akhir tahun ini skema VGF bisa rampung.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
EVolution Seminar Practical Business Acumen

[X]
×