/2014/04/07/637274269.jpg "Pemerintah akan tindak lanjuti laporan REI")
Reporter: Handoyo | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) akan segera lakukan koordinasi kepada pihak terkait mengenai laporan dari Realestate Indonesia (REI) yang mengeluhkan panjangnya tahapan perizinan untuk mendirikan perumahan dan properti.
Rido Matari Ichwan, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi Kementerian PU-Pera mengatakan, bila persoalan tersebut tidak segera diselesaikan maka dikhawatiran backlog atau kekurangan perumahan semakin meningkat.
Sekedar catatan, saat ini backlog perumahan di Indonesia mencapai 15 juta unit. "Nanti saya lapor ke bapak Menteri, diharapkan dapat segera diperiksa dan kemudian akan diolah oleh kawan-kawan di Dirjen penyedia perumahan mengenai proses izinnya bagaimana," kata Rido, Rabu (4/3).
Pemerintah sendiri, menurut Rido sangat mengharap pengusaha swasta yang bergerak di bidang perumahan dan properti dalam menyediakan hunian bagi masyarakat. Padahal, Kementerian PU-Pera menargetkan pembangunan rumah setiap tahun dapat mencapai 2 juta unit.
Rido tidak memungkiri, bila kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dinilai memberatkan, maka membuat minat pengembang untuk membangun perumahan atau properti juga menurun. Bahkan mungkin saja target Kementerian PU-Pera tidak dapat tercapai. "Semoga lebih mudah dan lebih pendek," kata Rido.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
