Reporter: Oginawa R Prayogo | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Minimnya anggaran infrastruktur yang dianggarkan di Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN 2013) langsung menjadi sorotan beberapa pihak. Pasalnya pemerintah terus berkoar untuk gencar membangun sektor infrastruktur tapi yang dianggarkan di RAPBN kurang dari Rp 200 triliun. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berniat mendapatkan dana tambahan infrastruktur di tahun depan dari pinjaman.
"Saya lagi mengupayakan untuk menambah (anggaran infrastruktur), Pak Menko sebenarnya sudah setuju tinggal nanti kita proses lagi dengan teman-teman di Bappenas untuk kita tambah pinjamannya," ujar Deputi Kemenko Perekonomian Luky Eko Wuryanto kepada KONTAN, Selasa (28/8).
Luky Eko tidak merinci seberapa besar dana yang akan dipinjam pemerintah. Tapi Luky membayangkan jika saja anggaran infrastruktur mencapai 5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang sekitar Rp 8.000 triliun. Itu artinya, anggaran infrastruktur sebesar Rp 400 triliun. Dia mencontohkan China yang anggaran infrastrukturnya mencapai 7% dari PDB.
Menurut Luky rencana pinjaman modal tersebut masih butuh persetujuan dari Presiden dan Menteri Keuangan. Sedangkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) jika melebihi maksimum batas pinjaman. Luky mengatakan kemungkinannya pemerintah akan mengambil yang sifatnya project loan.
Sebelumnya pada bulan lalu Deputi Menko Perekonomian lainnya Rizal Affandi Lukman menjelaskan Indonesia akan mengambil program loan bukan project loan. Karena kerjasama peminjaman program loan, dananya akan langsung masuk ke Anggaran Pembelanjaan dan Pendapatan Negara (APBN) sepenuhnya.
"Kalo project loan itu spesifik terhadap proyek tertentu seperti Jembatan Suramadu. Program loan itu untuk memperkuat APBN kita. Tapi syarat untuk dapat mencairkan dana tersebut, kita harus memenuhi kondisi yang ditawarkan Indonesia kemudian disepakati oleh Bank Dunia," jelas Rizal yang merupakan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional.
Berdasarkan catatan KONTAN, selain dari Bank Dunia, pemerintah juga sudah melakukan pendekatan dengan Qatar yang siap berinvestasi sebesar US$ 10 miliar - 15 miliar di proyek-proyek Masterplan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
