Reporter: Handoyo | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Polemik mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) masih belum selesai.
Pelambatan ekonomi dan harga minyak dunia yang terus tersungkur di bawah US$ 30 per barel membuat perusahaan minyak dan gas (migas) melakukan efisiensi, salah satu opsinya adalah melakukan PHK.
Merespon kondisi itu, Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) telah melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang intinya meminta menghentikan segala program PHK terselubung tanpa ada persetujuan pemerintah dan pembicaraan dengan serikat pekerja (SP).
Selain itu, KSPMI meminta agar tidak terjadi PHK pekerja lokal, perusahaan mengurangi penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dan pekerja purnakarya sebagai upstream expert yang secara nyata tidak diperlukan lagi.
Namun, bila pengurangan TKA tidak dapat dilakukan maka pemerintah harus menerapkan azas resiprokal sesuai dengan jumlah pekerja asing yang digunakan.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan akan segera mengirim surat kepada perusahaan migas untuk membahas hal tersebut.
"Membahas kira-kira apa yang harus dilakukan," ujar Franky, Kamis (4/2).
BKPM mengharap agar perusahaan yang ada tetap bertahan.
Namun, Franky bilang bila ada aksi korporasi yang melakukan perubahan desain untuk meningkatkan efisiensi berupa pengurangan karyawan adalah bagian dari bisnis.
Franky mengatakan saat ini belum ada pembahasan lintas kementerian mengenai maraknya PHK di sektor Migas.
BKPM akan berupa terus mendorong investasi untuk masuk ke dalam negeri sehingga penyerapan tenaga kerja tetap terjadi.
Menteri Ketenagakerjaan Menteri M Hanif Dhakiri mengatakan perusahaan Migas yang sudah melapor secara resmi soal rencana PHK hanya Chevron.
“Kalau secara prinsip tentu pemerintah berharap PHK jangan menjadi pilihan dalam situasi apapun oleh karena itu harus dicarikan solusi,” Kata Hanif.
Secara keseluruhan, Franky bilang iklim investasi dalam negeri masih bagus.
Dia mencontohkan, pada tahun lalu realisasi investasi di Indonesia masih tetap tumbuh sebesar 17,8% menjadi Rp 545 triliun dibanding tahun sebelumnya.
Sementara itu, untuk izin prinsip yang masuk sebesar Rp 1.800 triliun, naik 45% dibanding tahun 2014.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
