Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus berbenah dalam hal keselamatan transportasi kemaritiman. Diharapkan, tragedi tenggelamnya Kapal Motor (KM) Sinar Bangun di Danau Toba tidak terulang kembali.
Dalam pembahasan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Panjaitan melakukan koordinasi lewat rapat di tingkat menteri dan lembaga di kantornya, Kamis (28/6).
Ditemui usai rapat Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat) Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, deregulasi aturan pun dipertimbangkan dalam rangka melakukan perbaikan.
"Soal regulasi akan dibahas kembali. Jadi regulasi yang ada kalau yang tidak sesuai dan cukup banyak, jadi nanti akan di deregulasi," ungkapnya di Kemenko Kemaritiman, Kamis (28/6).
Namun, Budi tidak menjelaskan secara detail regulasi apa yang akan diubah. Tapi pada intinya, akan mengetatkan dari segi kemampuan operatornya, pengawasannya, kondisi kapalnya, dan cuaca. Bahkan, untuk hal tersebut, pihaknya akan mengedarkan surat secara nasional.
Sementara itu Dirjen Perhubungan Laut Agus Purnomo mengatakan, pihaknya juga akan mendukung dari sistem pengecekan dan sertifikasi kapal.
"Support untuk ramp check kapal dan cek-cek kapal semuanya, dan dari aspek keselamatan juga. Kami menyampaikan itu semua agar harapannya semua kapal bisa teridentifikasi," ujar Agus.
Kemudian Budi juga menambahkan, keamanan ini juga akan difokuskan di kawasan-kawasan pariwisata seperti di palembang dan Kalimantan.
Peristiwa Danau Toba sebagai momentum perubahan
Pemerintah sendiri menganggap peristiwa tenggelamnya KM Sinar Bangun beberapa waktu lalu itu menjadi salah satu momentum untuk memperbaiki keamanan di transportasi maritim.
Adapun menurut Budi, yang menjadi hal utama saat ini yang perlu diperbaiki adalah mindset masyarakat terhadap pelayaran itu sendiri. "Jadi kita harus mengatur mindset kalau fasilitas pelayaran itu akan selamat," tegasnya.
Adapun khusus KM Sinar Bangun, pemerintah sendiri telah membentuk tim adhoc yang melakukan percepatan dan akselerasi untuk perbaikan sarana, prasarana dan operasional keselamatan pelayaran di danau Toba.
Tim ini diberikan tanggungjawab minimal selama satu bulan supaya ada peningkatan yang cukup baik pada kualitas keselamatan yang ada di Danau Toba.
"Di dalam ad hoc ini ada beberapa lembaga yang terkait dan mempunyai tukposinya masing-masing lembaga tersebut tidak terbatas di Kemenhub aja, ada juga yang diluar seperti BMKG, kemudian lembaga lain," sambung Budi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
