kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.200   0,00   0,00%
  • IDX 7.066   -30,70   -0,43%
  • KOMPAS100 1.055   -6,75   -0,64%
  • LQ45 830   -5,26   -0,63%
  • ISSI 215   0,27   0,12%
  • IDX30 424   -2,36   -0,55%
  • IDXHIDIV20 513   -0,30   -0,06%
  • IDX80 120   -0,79   -0,65%
  • IDXV30 124   -1,30   -1,04%
  • IDXQ30 142   -0,32   -0,23%

Pembelian tank Leopard rumit karena terlalu banyak kepentingan


Kamis, 19 Januari 2012 / 11:22 WIB
Pembelian tank Leopard rumit karena terlalu banyak kepentingan
ILUSTRASI. Kendaraan lapis baja militer Myanmar berkendara melewati sebuah jalan, setelah mereka mengambil kekuasaan dalam sebuah kudeta, di Mandalay, Myanmar, Selasa (2/2/2021).


Reporter: Eka Saputra | Editor: Test Test

JAKARTA. Rencana pembelian tank Leopard dari Belanda menjadi rumit karena terlalu banyak kepentingan yang bermain. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Kamis (19/1).

“Sepertinya internal pemerintah pun belum solid dalam hal ini, jadi merembet ke DPR. Sebenarnya kan bisa sederhana, untuk membeli tank kalau harga dianggap terlalu mahal, bisa dilakukan perbandingan. DPR bisa cek langsung,” ujarnya.

Ia mengakui saat ini Tentara Nasional Indonesia (TNI) membutuhkan persenjataan yang lebih kuat. Namun menurutnya tiap pengadaan alutsista (alat utama sistem senjata) harus dilakukan secara terbuka dan jangan hanya lewat satu produsen saja dan harus ada perbandingan.

Malah menurutnya, pemerintah harus memiliki keinginan politik menggenjot industri alutsista dalam negeri. “Lebih bagus lagi kalau industri dalam negeri bisa didorong membuat sendiri. Ini sebenarnya harus jadi gerakan nasional,” imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Leopard merupakan tank bekas dari Belanda. Rencananya pemerintah akan membeli 100 unit tank dengan total harga US$ 280 juta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×