Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indonesia mengalami deflasi selama tiga bulan beruntun. Pada Juli 2024 terjadi deflasi 0,18% month to month (mtm) dengan Indeks Harga Konsumen turun dari 106,28 pada Juni 2024 menjadi 106,09 pada Juli 2024.
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengingatkan bahwa deflasi bisa jadi sinyal dini yang mengindikasikan melemahnya daya beli.
“Deflasi bisa menjadi sinyal bahaya, karena mengindikasikan melemahnya daya beli masyarakat, tercermin juga pada penurunan pertumbuhan tahunan simpanan di bank dari 7,8% jadi hanya 4,1% utamanya tabungan di bawah Rp 100 juta,” kata Anis dikutip dari laman resmi dpr.go.id, Rabu (13/8).
Baca Juga: Tabungan Masyarakat Menegah Bawah Masih Tumbuh di Tengah Pelemahan Ekonomi
Anis menerangkan bahwa turunnya daya beli masyarakat dapat memengaruhi pendapatan negara yang diakibatkan dari penurunan pajak pertambahan nilai (PPN) dan turunnya setoran pajak industri perdagangan.
Dirinya mengkhawatirkan bila daya beli masyarakat yang anjlok berkepanjangan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi terhambat, sehingga kemiskinan akan semakin meningkat.
Ia lantas mengaitkannya dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia yang masih menjadi salah satu tertinggi di kawasan Asia Tenggara.
Oleh karena itu, tentunya pemerintah harus aware dengan situasi ini. Ia meminta pemerintah jangan lengah dan menyangkal penurunan daya beli. Apalagi, angka PHK meningkat, dan menurut data BPS jumlah pengangguran masih tercatat 7,2 juta jiwa.
Sementara angka PHK juga mengalami lonjakan di periode Januari-Juni 2024 mencapai 32.064 orang menurut data Kemnaker, angka tersebut naik 21,4% dari periode yang sama tahun lalu. "Artinya kondisi perekonomian melemah," katanya.
Baca Juga: Harga Komoditas Energi di Tengah Potensi Serangan Balasan Iran Terhadap Israel
Anis juga mengingatkan pemerintah agar terus berupaya menjaga daya beli masyarakat dengan instrumen fiskal, utamanya untuk masyarakat kelas menengah yang belum mendapat perlindungan sosial.
“Selain itu untuk meningkatkan daya beli terutama dengan investasi, utamanya investasi yang berkualitas dan di sektor padat karya, yang selama ini Indonesia belum mendapatkan banyak investasi yang berkualitas,” ungkapnya.
Anis menyebut pada akhir periode pemerintahan Joko Widodo jumlah kelas menengah menurun dan berdampak pada turunnya daya beli masyarakat. Ia menilai apabila kondisi penurunan daya beli tidak segera ditangani pada periode pemerintahan ini maka bisa memberikan beban pada pemerintahan selanjutnya.
“Jika pemerintahan tidak berakhir husnul khotimah, tentunya akan mewariskan beban fiskal yang kian berat, anjloknya daya beli memengaruhi rasio pajak atas PDB dan menyulitkan pemerintahan baru,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
