Reporter: Titis Nurdiana | Editor: Titis Nurdiana
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) Jumat (4/12) malam dalam operasi tangkap tangan.
Pejabat Kemensos tersebut ditangkap bersama beberapa orang lain pada Jumat 4 Desember 2020 jam 23.00 WIB sampai Sabtu 5 Desember 2020 jam 02.00 WIB dini hari.
“KPK telah melakukan tangkap tangan terhadap tersangka PPK pada program bansos di Kemensos," ujar Ketua KPK, Komjen Firli BahuriSabtu (5/12). Sayang tak disebutkan pejabat yang dimaksud serta kasus yang membuat OTT terjadi.
Baca Juga: KPK: Pejabat Kemensos ditangkap bersama sejumlah orang
Dalam operasi tangkap tangan itu, KPK mengamankan sejumlah uang. Kini KPK tengah memeriksa keterlibatan pihak-pihak terkait atas uang yang diamankan itu.
Rencananya, KPK akan menetapkan status hukum pejabat Kemensos dan pihak-pihak yang diamankan tersebut dan berapa uang yang diamankan dalam konferensi pers Sabtu (5/12) malam.
Sekedar mengingatkan, sejak awal, publik mengingatkan program bansos rawan dengan penyalahgunaan, rawan korupsi, korupsi sekaigus nepotisme, mengingat nyaris tak ada pengawasan penyaluran di lapangan.
Baca Juga: Terima gratifikasi terkait Bansos Covid-19, KPK tangkap pejabat Kemensos
Program bansos ini yang dilakukan tak hanya pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah rawan bancakan jamaah atas ratusan triliun anggaran negara dalam program bansos, mulai dari bantuan langsung tunai (BLT) upah hingga program Kartu Prakerja.
Padahal, bansos ini merupakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) demi menjaga kelangsungan perekonomian termasuk menjaga daya beli masyarakat selama pandemi Covid-19.
Dalam jumpa pers di Istana Negaea (4/11), Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyatakan, ada 3 program bantuan sosial (bansos) di bawah kementeriana yang telah tuntas. Artinya: penyaluran program bansos di bawah Kementerian Sosial sudah 100%.
“Tiga bansos telah 100% tersalurkan. Untuk realisasi anggaran PEN di Kementerian Sosial per hari ini mencapai Rp 112 triliun. Ini 87,44% dari total anggaran. Untuk sisanya ini tinggal menunggu penjadwalan realisasi saja,” kata Mensos Juliari saat menyampaikan Keterangan Pers di Istana Negara, 4 November 2020.
Baca Juga: OTT lagi, KPK tangkap pejabat Kemensos
Tiga program yang telah selesai adalah bansos Program Keluarga Harapan (PKH), program Bansos Tunai untuk Peserta Program Sembako/BPNT Non-PKH, dan Bansos Beras (BSB).
Bansos PKH ditargetkan menjangkap 10 juta KPM (Keluarga Penerimaan Manfaat dengan aggaran Rp 36,8 triliun.
Bansos Tunai untuk Peserta Program Sembako Non-PKH menjangkau 9 juta KPM dengan anggaran Rp 4,5 triliun.
Bansos Beras (BSB) dengan jangkauan 10 juta KPM dengan pagu Rp 5,26 triliun, telah tersalurkan semua sebanyak 450.000 ton beras medium.
Realisasi anggaran Kemensos termasuk anggaran PEN terus berada di posisi tertinggi di antara Kementerian atau Lembaga lain.
Menurut Ari, menjaga penyerapan anggaran tinggi, sangat penting, khususnya karena sejumlah program bantuan sosial Kemensos masuk dalam program PEN. Dari anggaran PEN Rp 204,95 triliun TA 2020, lebih separuhnya berada di Kemensos.
“Lebih dari separuh. Jadi kalau realisasi anggaran di Kemensos tidak optimal, tentu akan sangat mengganggu program nasional PEN,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
